Take a fresh look at your lifestyle.

Perangkat Desa dan THL Didorong Ikuti BPJS Ketenagakerjaan

174

SLAWI- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Tegal menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tegal di Gedung Amarta, Ruang Rapat Lantai 2, Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Kamis (6/2).

PP Nomor 82 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Sosialisasi dibuka oleh Asisten Bidang  Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tegal, Mohammad Soleh, dan dihadiri Kepala Dinas Perindutrian  dan Tenaga Kerja , Mohammad Nur Ma’mun dan Kepala Bagian Pemerintahan Munawar serta perwakilan OPD Kabupaten Tegal.

M Soleh menyampaikan, pihaknya mendorong tenaga kerja di lembaga swasta termasuk di lingkungan pemerintah desa untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami mengimbau pada lembaga swasta agar pekerjanya diikutkan program BPJS Ketenagakerjaan,”imbaunya.

Pada sambutannya, Sholeh juga menyilakan PNS  di Kabupaten Tegal yang berniat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua, meskipun PNS saat ini telah mengikuti asuransi lain.

Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tegal, Agus Susanto mengatakan,  sesuai PP 82 Tahun 2019 , terdapat kenaikkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

Diantaranya santunan jaminan kematian (JKM) meningkat menjadi Rp 42 juta . Kenaikan manfaat juga diberlakukan untuk beasiswa anak atau ahli waris.

Sebelumnya beasiswa hanya diberikan pada satu anak senilai Rp 12 juta untuk pendidikan sekolah dasar. Saat ini beasiswa diberikan berjenjang dari PAUD sampai lulus kuliah, maksimal Rp 174 juta dan diberikan untuk dua anak.

“Mudah-mudahan teman-teman non ASN dapat ikut menjadi peserta. Ketika terjadi risiko sosial, pemerintah hadir untuk memberikan jaminan sosial,”sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tegal, Muhammad Haryanta mengatakan, saat ini di Kabupaten Tegal dari 55 OPD dan kecamatan yang ada, terdapat 10 OPD yang tenaga harian lepas-nya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Yakni Inspektorat,  Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah , Dinas Pekerjaan Umum , Satpol PP, Dinas Sosial. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan , Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, RSUD Soeselo dan RSUD Suradadi.

“Diharapkan THL di  OPD yang lain termasuk perangkat desa, RT , RW dan sekolah bisa ikut progam ini,”sebutnya.

Saat ini, kata Haryanta, saat ini terdapt 721 THL , kemudian 2.212 perangkat desa dari 281 desa  dan 3.894 pekeja dari 739 sekolah dari PAUD sampai SMA  yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Disperinaker, Muhammad Nur Ma’mun  menyebutkan, di Kabupaten Tegal belum sepenuhnya perusahaan bisa mengikuti program BPJS Ketenagakejaan. Tapi setidaknya, sudah ada peningkatan cukup bagus di  banding tahun sebelumnya.  Padahal, lanjutnya, program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan wajib hukumnya bagi setiap perusahaan atau badan hukum.

Dalam sosialisasi itu, juga diserahkan santuan kepada dua ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama kepada ahli waris Nurjanah, yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas. Nurjanah ditabrak Pajero Sport pada   11 Desember 2019 di depan SMP 1 Slawi. Pegawai SMK NU Slawi ini menjadi peserta sejak Januari 2011. Dia mendapat santuan kematian bukan karena kecelakaan kerja Rp 42 juta, jaminan hari tua Rp 9.579.153 dan beasiswa anak (kuliah) Rp 12 juta/tahun.

Kedua, diberikan kepada ahli wais Abdul Kahfi, pegawai MI Mambaul Ulum Ujungrusi. Abdul Kahfi yang meninggal karena kecelakaan kerja tercatat menjadi peserta sejak November 2017. Ahli waris mendapat santunan total Rp 106.637.770, terdiri atas santunan kematian akibat kecelakaan kerja Rp 91.656.000 dan beasiswa anak Rp 12 juta .

“Abdul Kahfi meninggal sebelum PP Nomor 82 Tahun 2019 berlaku , sehingga beasiswa anak yang diberikan sesuai ketentuan PP Nomor 44 Tahun 2015 yakni Rp 12 juta ,”sebut Haryanta. (Sari/Red-06)

 

 

 

BERITA LAINNYA