Take a fresh look at your lifestyle.

Penerapan New Normal, Fraksi PKB DPRD Brebes Desak Ponpes Diperhatikan

BREBES – Wacana pemberlakuan normal baru (new normal) dalam menyikapi perkembangan pandemik Covid-19, oleh pemerintah dinilai belum menyeluruh. Sebab, kebijakan itu masih hanya fokus pada sektor ekonomi semata, dan belum menyentuh aspek vital lain, seperti sektor pendidikan. Kalangan pendidikan nonformal seperti pesantren, hingga kini masih mengalami kebimbangan dengan kebijakan tersebut.

Menyikapi itu, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Brebes mendesak pemerintah untuk memperhatikan kelangsungan aktivitas pendidikan di pondok pesantren (ponpes), dalam menghadapi kenormalan baru. Selain kebutuhan regulasi protokol kesehatan khusus, juga ketersediaan anggaran untuk pemenuhan infrastrukturnya. “New normal ini jangan hanya mengatur aspek ekonomi saja, tapi juga harus menyeluruh, termasuk pendidikan di pesantren. Pemerintah, termasuk Pemkab Brebes harus memperhatikan kesiapannya jika new normal ini diberlakukan. Di Brebes, ada ratusan pesantren dengan puluhan ribu santri,” ungkap Sekretaris Fraksi PKB DPRD Brebes, M Iqbal Tanjung, Kamis (28/5).

Data saat ini, kata dia, ada sebanyak 124 ponpes di Brebes, yang mayoritas masih tradisional atau salaf. Mereka saat ini menghadapi kebingungan terkait dengan kebijakan pemerintah meliburkan aktivitas pendidikan, yang tidak jelas sampai kapan. Jika harus dengan pendidikan jarak jauh atau via daring, hampir dipastikan akan sulit dilakukan. Itu karena sistem pendidikan pesantren tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik budi pekerti melalui pembiasaan aktivitas sehari-hari santri.

“Di sisi lain, tidak semua pesantren itu memiliki fasilitas pendidikan formalnya. Banyak juga yang salaf, ngaji agama langsung dari kiai atau ustadz. Ini tidak semua bisa kalau lewat virtual semata. Begitupun kalau diliburkan sampai Desember saja, ini bisa mengancam keberlangsungan pondok, mungkin banyak yang tutup karena di sana tidak ada BOS seperti sekolah formal,” paparnya yang juga salah satu pengasuh Ponpes Modern Al Falah Jatirokeh ini.

Lebih lanjut Iqbal mengatakan, jika new normal diberlakukan dan santri kembali ke pesantren seperti biasa, juga sangat menghawatirkan. Itu karena kehidupan di pesantren masih minim infrastruktur yang mendukung untuk protokol kesehatan, seperti physical distancing. “Satu kamar saja bisa 10 sampai 20 anak lebih, satu kolam wudhu juga untuk bersama-sama. Bahkan, kadang makan pun satu nampan ramai-ramai. Ini juga kan kalau tidak diatur bisa membahayakan, makanya pemerintah harus memperhatikan masalah kebutuhan infrastuktur ini agar pesantren tidak menjadi klaster penyebaran covid-19,” sambungnya.

Dia menambahkan, pesantren sejatinya bisa menjadi lingkungan yang paling steril untuk karantina jika siswa tidak diliburkan. Namun saat ini, banyak santri yang pulang kampung sehingga harus diperhatikan saat mereka kembali ke pondok. “Pemkab kami minta memfasilitasi rapid test kepada santri dan guru. Pesantren harus memiliki sarana medis, ruang isolasi dan protokol yang lebih khusus lagi. Jangan sampai nasib pesantren kita pada tutup karena diabaikan, tanpa ada perhatian,” pungkasnya.

(setiawan-red2)

BERITA LAINNYA