Take a fresh look at your lifestyle.

Pembahasan Raperda Disabilitas di DPRD Dikebut

- Beri Jaminan Hak Pendidikan dan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Cacat

269

BREBES – DPRD Kabupaten Brebes melalui Panitia Khusus (Pansus) II, saat ini tengah melakukan pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Disabilitas. Proses pembahasan Raperda itu kini
tengah dikebut, karena ditargetkan harus selesai pada akhir Januari ini. Keberadaan Raperda tersebut  akan memberikan jaminan para penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes, untuk mendapatkan hak  pendidikan, kesehatan hingga lapangan kerja yang layak.

“Saat kini kita masih bahas Raperda Disabilitas dan terus dikebut. Ya, sekarang sudah masuki pembahasan final dan kami targerkan bisa ditetapkan pada akhir bulan ini,” kata anggota Pansus II DPRD Brebes,  Wamadiharjo, Selasa (21/1).

Dia mengatakan, Perda itu dibuat dengan acuan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tetang Penyandang Disabilitas. Dimana, dari undang-undang tersebut dibutuhkan adanya sebuah Perda sebagai payung hukum
yang lebih terperinci, terkait hak-hak para disabilitas. Proses pembahasan Raperda Disabilitas itu, sebenarnya sudah dilaksanakan sejak sebulan lalu. Dalam perda itu nantinya diatur adanya jaminan hak bagi para disabilitas di Brebes, termasuk hak mendapatkan pendidikan dan hak bekerja. Menginggat,
selama ini para penyandang disabilitas seolah masih kurang diperhatikan. Mereka juga kerap kesulitan untuk mencari pekerjaan akibat kondisinya yang tidak sempurna. “Hari ini, kami juga melaksanakan rapat pembahasan terkait poin-poin akhir dari Raperda disabilitas. Setelah ditetapkan, nantinya para
disabilitas di Brebes mendapat jaminan hak-haknya,” ungkap dia.

Menurut dia, salah satu poin dalam perda itu, mengantur hak mendapat pekerjaan bagi disabilitas. Di perda tersebut salah satu pasalnya mengantur perusahaan-perusahaan yang ada di Brebes harus memberikan
ruang bagi penderita disabilitas. Artinya, para penyandang disabilitas itu bisa diterima bekerja di perusahaan yang ada di Brebes. Bahkan, di perda juga diatur minimal satu perusahaan menyediakan alokasi pekerjaan 1 persen bagi para disabilias. Apalagi, saat ini Brebes juga telah ditetapkan sebagai kawasan industri. Sehingga, nantinya di Brebes akan banyak berdiri perusahaan-perusahaan. “Mudah-mudahan setelah ditetapkannya perda ini, para disabilitas bisa bekerja di perusahaan yang ada di Brebes.
Sehingga, mereka juga memperoleh penghasilan yang layak,” terangnya.

Sementara anggota Pansus II DPRD Brebes lainnya, Muhaimin Sadirun menambahkan, selain lapangan pekerjaan, di perda itu juga mengatur akan hak pendidikan bagi disabilitas. Sebab, selama ini sekolah yang menanggani masalah disabilitas di Brebes baru ada satu. Yakni, SDLB dan itu pun milik Pemprov Jateng. Namun dalam perda tersebut diatur sekolah-sekolah bisa menerima para disabilitas. Sistemnya, nanti di setiap kecamatan ada satu sekolah yang bisa menerima disabilitas menjadi siswanya. “Intinya,
Perda ini dibuat sebagai payung hukum pemenuhan hak-hak disabilitas, baik kesehatan, pendidikan, lapangan kerja hingga pembangunan. Khusus pendidikan, kami mendorong dinas pendidikan untuk menunjuk sekolah di tiap kecamatan agar bisa menerima disabilitas. Ini tentunnya dinas juga akan menyiapkan tenaga pengajarnya,” papar dia.

(b.setiawan-red2)

BERITA LAINNYA