Take a fresh look at your lifestyle.

Panwascam dan PKD di Pemalang Diaktifkan Kembali

190

PEMALANG – Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) se Kabupaten Pemalang kembali diaktifkan sebab tahapan Pemilihan bupati dan wakil bupati sudah dimulai. Selain mengaktifkan Panwascam, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Pemalang juga melantik dua Panwascam baru, menggantikan yang meninggal dunia.

“Berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Bawaslu Republik Indonesia nomor 197 tentang pengaktifan pengawas kecamatan, mulai diaktifkan lagi untuk melakukan pengawasan dalam proses pemiliha bupati dan wakil bupati. Mereka yang diaktifkan kembali yaitu anggota Panwascam beserta sekretariatnya dan PKD, sebab tahapan pemilihan bupati sudah dimulai, sehingga harus diawasi semua prosesnya,” ujar Ketua Bawaslu Pemalang, Hery Setyawan, kemarin.

Dia mengatakan, adanya wabah Covid-19 yang melanda daerah di Indonesia pelaksanaan pemilihan kepala daerah di undur semuanya. Rencannya di Pemalang pelaksanaan pemilihan bupati pada bulan September, tetapi dengan adanya wabah Covid-19 akhirnya diundur menjadi 9 Desember mendatang. Akibat pengunduran tersebut Panwascam se Pemalang di non aktifkan sementara, dan mereka termasuk kelompok masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun mulai sekarang Panwascam se Pemalang dan jajaran dibawahnya sudah aktif kembali untuk melakukan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dalam proses pengawasan tersebut ada hal baru yang diterqpkan, dimana semua Panwascam dan jajarannya harus selalu melaksanakan prosedur kesehatan dalam pengawasan, maupun saat di kantor. Hal itu dilakukan sebagaai salah satu upaya untuk mengindari penularan virus cobid-19, sebab wabah tersebut belum berakhir.

“Dalam kurun beberapa bulan terakhir ada dua anggota Panwascam yaitu Kecamatan Comal dan Watukumpul yang meninggal dunia. Untuk itu dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) di dua kecamatan tersebut untuk mengisi kekosongan pengawas,” tambahnya.

Ia mengatakan, selain itu, Bawaslu Kabupaten Pemalang menghimbau kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan semua pihak agar tidak memanfaatkan bantuan pandemi Covid-19. Artinya pemberian bantuan bukan untuk tujuan pencitraan politik dan mencari popularitas jelang Pilkada serentak tahun 2020. Sebab sangat tidak etis apabila ditengan musibah Covid-19 dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Pandemi Covid-19 memang menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat, untuk itu diperlukan bantuan dari semua pihak kepada warga masyarakat yang terdampak. namun demikian pemberian bantuan tersebut seharusnya murni untuk kemanusiaan bukan untuk kepentingan lainnya. Apalagi jika bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara atau dana publik lainnya. Ditengah situasi penanganan penyebaran virus Covid-19 Bawaslu Kabupaten Pemalang akan tetap melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada 2020. Sebagaimana keputusan KPU RI bahwa proses Pilkada 2020 yang ditunda hanya meliputi empat tahapan. Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mengawal proses Pilkada 2020. Yaitu dengan melaporkan setiap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. (Joko Widodo/Red_03)

BERITA LAINNYA