Take a fresh look at your lifestyle.

Operasional Ponpes, Madin dan TPQ, Pemkab Tegal Tunggu Regulasi Kementerian Agama

198

SLAWI- Pemerintah Kabupaten Tegal menunggu kebijakan dari Kementerian Agama (Kemenag) berkaitan dengan pengoperasian kembali pondok pesantren, madrasah diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Quran (TPQ).

Hal ini ditegaskan Bupati Tegal, Umi Azizah pada rapat koordinasi  keagamaan  membahas kegiatan lembaga pendidikan Islam di masa pandemi Covid-19 ,  di Ruang Rapat Lantai 2 Setda Kabupaten Tegal, Selasa (9/6).

Umi menyebutkan, perkembangan kasus Covid-19 masih mengkhawatirkan. Apabila tidak diantisipasi, pendidikan berbasis komunal seperti pesantren dikhawatirkan menjadi kluster baru penularan Covid-19.

Dari laporan Dinas Kesehatan, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang sebelum lebaran tercatat 16 kasus, setelah lebaran bertambah empat kasus, sehingga menjadi 20 kasus.

Berdasarkan jumlah kasus tekonfirmasi positif, Kabupaten Tegal menduduki peringkat ke 25 dari 35 kabupaten/kota di Jateng. Kabupaten Tegal masuk dalam kategori zona kuning ,tepatnya pada peringkat  10 di Jateng.

“Pemkab Tegal memutuskan (Ponpes, Madin dan TPQ)  sesuai kebijakan pusat . Berkaca dari pelaksanan sholat Jumat, Idul Fitri dan sholat lainnya,”sebutnya.

Umi berharap Badko TPQ, FKDT, RMI yang berada di bawah Kemenag, sepatutnya tidak berseberangan dengan Kemenag. Terkait dengan praktek di lapangan, Pemkab Tegal tidak ingin berpolemik.

“Pemerintah wajib menyampaikan. Sekarang yang perlu disiapkan menuju tatanan baru. Pimpinan lembaga, Dinkes, dan Kemenag perlu duduk bareng membahas tatatan baru. Saatnya sudah zona hijau kita bisa melaksanakan kegiatan,”tuturnya.

Dalam rapat tersebut, hadir pimpinan organisasi keagamaan dan lembaga , diantaranya dari NU, Muhammadiyah,MUI, Badko TPQ, FKDT , RMI , Kepala Bagian Kesra , Kepala Dinas Kesehatan , Kasi Binmas, Kasi PD Pontren dan Humas Kemenag Kabupaten Tegal. Rakor dipandu oleh Asisten Administrasi Bidang Pemerintahan, Dadang Darusman.

Dalam kesempatan itu,  sejumlah pimpinan lembaga  menyampaikan harapan agar Ponpes, Madin dan TPQ bisa segera beroperasi. Hal ini berlandaskan dari keinginan para orangtua agar anak kembali mengikuti pendidikan agama di Ponpes, Madin maupun TPQ.

Beberapa pondok pesantren bahkan diketahui sudah mulai beroperasi sejak beberapa waktu , meskipun dari Kemenag Kabupaten Tegal mengaku belum mendapat panduan /regulasi dari pusat  terkait  pengoperasian Ponpes, Madin maupun TPQ.

Terkait hal tersebut, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Tegal, Kokabudin menyampaikan, Kemenag Kabupaten Tegal bukan pembuat regulasi, melainkan melaksanakan regulasi dari pusat.

“Jadi terkait kapan Ponpes bisa masuk kapan kami menunggu regulasi pusat. Termasuk Madin dan TPQ,”sebutnya.

Kokabudin menyebutkan, santri Madin dan TPQ yang masih berusia anak-anak rentan terhadap penularan Covid-19.

Sementara itu, Kiai Muslih dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) menyampaikan, rencananya , kegiatan belajar di Madin akan dimulai tanggal 21 Syawal, tapi mundur sambil menunggu keputusan Kemenag.

Ketua PCNU Kabupaten Tegal, Akhmad Wasari, yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal menyampaikan, pihaknya sudah menyusun skenario /skema pendidikan di era tatanan baru (new normal) di sekolah formal SD dan SMP.

Rencana semula skenario itu diujicoba di 10 SMP dan 54 SD negeri . Namun, mengetahui perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal, yang mana tiga kecamatan, yakni Slawi, Bojong dan Adiwerna terkategori zona merah, maka skenario ini tidak akan dilaksanakan di sekolah yang ada di wilayah tersebut.

Dalam skenario kegiatan belajar di era tatanan baru ini , sudah diatur bagaiaman siswa mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Diantaranya menerapkan protokol kesehatan, mengenakan masker, jaga jarak. Selain itu menerapkan shift berdasarkan hari.

“Siswa nomor absen 1 sampai 15 masuk hari Senin, maka hari berikutnya belajar di rumahmengerjaan tugas-tugas secara daring, kemudian pada Selasa giliran siswa dengan nomor absen 16 sampai 30 yang masuk,”jelasnya.

Simulasi ini juga mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah dan orangtua. Bagi orangtua yang khawatir anaknya sekolah saat ini, maka anaknya diperkenankan tidak mengikuti simulasi, termasuk anak-anak dari zona merah dan yang sedang sakit .

“Hari ini ada rapat antara sekolah dan komite sekolah membahas kesiapan pembelajaran di era new normal . Apabila komite menyetujui maka akan dilaksanakan, namun bila tidak menyetujui, maka simulai akan diundur,”sebutnya.

Jam belajar siswa , kata Was’ari juga dikurangi 50 persen dari jam belajar biasanya. Dalam KBM tersebut tidak ada jam istirahat, dan siswa diminta membaka bekal makan dan minum sendiri.

Asisten Administasi Bidang Pemerintahan , Dadang Darusman mengatakan, bila untuk pelaksanaan ibadah sudah ada fatwa MUI dan panduan dari Kemenag, namun untuk Ponpes, Madin danTPQ belum ada.

Dia berharap, dari Kemenag juga melaksanakan simulasi seperti yang akan dilaksanakan di SD dan SMP negeri.

“Kemenag bisa mengatur Ponpes, Madin dan TPQ yang akan melaksanakan simulasi. Nanti akan ketemu pola yang tepat dalam situasi saat ini. Setidaknya mendekati yang dikehendaki pemerintah. Saat ini kita menyiapkan diri, sehingga saat regulasi keluar, kita sudah siap,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Hendadi Setiaji mengatakan, Dinkes melalui Puskesmas setempat akan ikut memantau dan mendampingi tim Covid-19 pondok pesantren dalam hal penerapan protokol kesehatan. (Sari/Red-19)

 

 

 

BERITA LAINNYA