Take a fresh look at your lifestyle.

Nelayan Tegal Menilai AIS dan VMS Tumpang Tindih

163

TEGAL-Sejumlah nelayan di Kota Tegal menilai aturan baru bagi kapal perikanan untuk mengaktifkan dan memasang Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) merupakan kebijakan kurang tepat.

Pasalnya, produk Kementrian Perhubungan itu dinilai tumpang tindih dengan keberadaan produk serupa yakni Vessel Monitoring System (VMS) oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) yang telah digunakan sebelumnya.

Ketua KUD Karya Mina Kota Tegal Hadi Santoso, mengatakan, banyak nelayan menilai antara AIS dan VMS itu sama fungsinya yakni untuk monitoring atau pengawasan kapal yang di laut.

“Munculnya aturan baru soal AIS itu tumpang tindih. Atau kasarnya Kemenhub cari-cari proyek. Sebab antara AIS dan VMS itu sama fungsinya,” terang Hadi Santoso.

Disampaikan Hadi, nelayan berharap Pemerintah baik KKP maupun Kemenhub bisa terlebih dahulu mempertimbangkan mana alat yang lebih baik digunakan dibanding harus keduanya mengingat fungsinya sama.

“Atau misalnya nelayan bisa diberikan pilihan salah satu. Karena untuk alat itu juga diperlukan biaya yang tidak sedikit,” ungkapnya.

Menurut dia, jika kapal wajib menggunakan AIS maka VMS bisa dihilangkan. Demikian sebaliknya.

“Ya protes nelayan ini juga sudah kami sampaikan ke Sekjen KKP, mantan Menteri Kelautan dan dari IPB yang kemarin telah menggelar seminar di UPS Kota Tegal. Namun, mereka juga mengaku bahwa itulah kondisi sekarang yang memunculkan aturan baru,” ungkapnya.

Karenanya, atas hasil musyawarah dengan rekan- rekan nelayan pantura tetap menolak AIS. Ini karena sudah ada VMS yang selama ini sudah digunakan kapal- kapal perikanan di Tegal maupun kapal lain di Indonesia.

“Terkecuali, belum ada VMS itu bisa kami terima. Tapi kalau sudah VMS untuk apa, kan fungsinya sama untuk pengawasan,” pungkasnya.

Seperti diketahui mulai Agustus 2019, semua kapal yang berlayar di kapal Indonesia dikirim dan diaktifkan sistem identifikasi AIS termasuk untuk kapal penangkap ikan.

Jika tidak, maka kapal penangkap ikan tidak akan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kondisi demikian, juga menuai protes dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal.

Ketua HNSI Riswanto, mengungkapkan, pihaknya mengetahui aturan tersebut melalui Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dengan Nomor: 16 / PK / AK / 2019.

Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Untuk Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.

“Beban dan persyaratan juga perizinan bagi kapal penangkap ikan untuk bisa melaut sekarang bertambah lagi,” pungkasnya.(Setyadi/Red4)

BERITA LAINNYA