Take a fresh look at your lifestyle.

Lapas Pekalongan Gelar FGD RUU Pemasyarakatan

210

 

PEKALONGAN – Lapas Kelas IIA Pekalongan menggelar Focus Group Discussion  (FGD) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan di Aula Lapas setempat, Rabu (25/9). FGD dilaksanakan untuk meminta masukan sekaligus diskusi dari berbagai elemen terkait RUU dimaksud. Hadir perwakilan akademisi dari Universitas Pekalongan (Unikal), IAIN Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP), termasuk perwakilan mahasiswa dan media di Pekalongan. Tak hanya itu, hadir pula Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, Kejari Pekalongan, Kepala Rutan Pekalongan, Kepala Bapas Pekalongan, Karubasan Pekalongan serta elemen lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Kelas IIA Pekalongan, Agus Heryanto, memaparkan RUU Permasyarakatan. Usai pemaparan, dilanjutkan diskusi dan saran masukan dari peserta yang hadir. Diskusi pun berlangsung cair, termasuk adanya masukan perwakilan dari mahasiswa. Tak hanya itu, usai diskusi, peserta FGD membubuhkan tandatangan dukuangan disahkannya RUU Pemasyarakatan.

Kalapas Kelas IIA Pekalongan, Agus Heryanto menjelaskan, FGD digelar dalam rangka menampung saran maupun masukan terkait RUU Pemasyarakatan dari berbagai stakeholder, baik akademisi, penegak hukum, maupun mahasiswa. Pada prinsipnya, kata dia, mereka sangat mendukung terkait RUU Pemasyarakatan. “Memang, ada beberapa masukan, utamanya terkait penyelenggaraan pemasyarakatan, baik soal pelayanan kesehatan, layanan integritas, remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan lain sebagainya. Hal itu semua sudah diatur dalam RUU yang baru ini,” tegas Agus Heryanto, ditemui usai FGD. Menurutnya, pada RUU Pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya, dimana ada sentuhan hak-hak asasi manusia (HAM). Sementara, Triana Sofiani, perwakilan dari IAIN Pekalongan menyatakan, dalam RUU Pemasyarakatan, diharapkan mampu mengakomodir tentang narapidana perempuan. Hal itu perlu dicantumkan secara eksplisit dalam RUU dimaksud. Kemudian, terkait RUU Pemasyarakatan yang dipermasahkan mahasiswa, kata dia, perlu dikembalikan pada konsep awal, khususnya adanya pasal yang kontroversial. “RUU Pemasyarakatan, sebelum disahkan, paling tidak mampu mengakomodir masukan dari berbagai komponen masyarakat,” tuturnya. (Kuswandi/R9).

BERITA LAINNYA