Take a fresh look at your lifestyle.

Korupsi Dana Penanganan Covid-19 Harus Dihukum Mati

PEMALANG – Penanganan dan pencegahan virus Covid-19 di Kabupaten Pemalang terus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun swasta. Bahkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk menangani permasalahan virus Covid-19 agar permasalahan tersebut segera hilang.

“Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka penanganan dan pencegahan virus Covid-19 sangat besar. Namun apabila anggaran yang besar tersebut tidak dikelolah dengan baik dan benar rentan terjadi penyelewengan maupun korupsi,” ujar Kepala Staf dan Sekretaris Satgas Lawan Covid-19 Ujianto Mugo Raharjo, sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, kemarin.

Ia mengatakan, dalam pengelolaan anggaran untuk bencana Cobid-19 harus diawasi dengan benar, agar tidak terjadi penyelewengan korupsi. Satgas Lawan Covid-19, salah satu tugasnya mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar bisa disalurkan sesuai dengan alokasinya. Apabila terjadi penyimpangan atau korupsi, Presiden Joko Widodo dan Ketua KPK telah mengatakan akan menindak tegas para koruptor yang menyelewengkan uang untuk bantuan penanganannya. Bahkan mereka menyatakan apabila ada yang melakukan tindakan korupsi dan terbukti ancamannya hukuman mati. Hal itu menunjukkan pemerintah serius dalam menangani wabah Cobid-19, begitu juga dengan Satgas Lawan Covid-19 bekerja mendukung pemerintah, bukan untuk menyusahkan pemerintah. Pihaknya meminta pada semua pihak untuk ikut dalam mengawasi pengawasan dalam penggunaan anggaran bantuan. Bahkan di DPRD Pemalang telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 sekitar Rp 2 miliar.

“Saya prihatin dengan terulangnya tenaga medis yang terpapar virus Covid-19 di Pemalang, keamanan mereka harus benar benar diutamakan. Saya meminta pada pemerintah daerah agar memberikan fasilitas keamanan untuk tenaga medis yang langsung bersinggungan dengan para pasien, sangat disayangkan sekali, apabila tenaga medis terinfeksi Covid-19,” tandas Fahmi Hakim, sebagai Koordinator Satgas Lawan Covid-19 Kabupaten Pemalang, sekaligus anggota DPRD setempat.

Ia mengatakan, dengan bertambahnya lima orang tenaga medis yang terpapar Covid-19, seharusnya menjadi perhatian khusus untuk pemerintah. Perlu adanya evaluasi secara menyeluruh, terkait dengan standar operasional, maupun peralatan keamanan yang digunakan oleh tenaga medis. Pihaknya menilai, Pemalang masih butuh banyak Alat Pelindung Diri (APD) untuk jajaran tenaga kesehatan, baik yang berada di rumah sakit, maupun di puskesmas puskesmas. Pihaknya akan melaporkan kondisi Pemalang ke Satgas Lawan Covid-19 yang dipusat, harapannya ada perhatian lebih dari pusat, khususnya terkait dengan ketersediaan APD untuk tenaga medis. (Joko Widodo/Red_03)

BERITA LAINNYA