Take a fresh look at your lifestyle.

Kisruh KPK, Puluhan Mahasiswa Aksi Demo di Kantor Bupati

215

BREBES – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Brebes, Jalan P Diponegoro, Jumat siang (20/9). Merek berunjukrasa untuk mensikapi kisruh yang kini melanda Komisi Pemberatasan Korupsi.

Selain mendesak kisruh yang terjadi di tubuh lembaga antirasuah itu segera diselesaikan, para mahasiswa tersebut juga menuntut keberadaan kelompok Taliban ditubuh KPK dibersihkan. Sebelum berunjukrasa di depan Kantor Bupati, para pendemo itu berkumpul di Alun-alun Brebes dan melakukan longmach menuju Kantor Bupati. Setelah itu, longmach dilanjutkan ke Gedung DPRD Kabupeten Brebes.

Dalam orasinya di depan Kantor Bupati, para mahasiswa menganggap di tubuh KPK ada kelompok Taliban, yang kini mulai tancap gas. Kelompok itu belakangan diduga menargetkan pejabat-pejabat negara yang bisa merusak citra baik pemerintah.
“Sebagaimana kita ketahui pemerintah telah banyak keberhasilannya baik dari segi pembangunan dan lain-lain meskipun kekurangannya juga ada,” ujar Koordinator Aksi PMII, Al Farissi

Dia mengatakan, KPK saat ini dianggap mempertontonkan seolah mereka menjadi lembaga super hero, dan hanya mereka yang merasa bersih di Indonesia. Padahal KPK juga salah satu dari lembaga yang diduga penuh dengan kemunafikan atas banyaknya perilaku korupsi dan diindikasikan kelompok radikal bersarang di dalamnya. “Tentu kita semua berharap agar pemerintah dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelsaikan kekacauan dalam pemberantasan korupsi dan utamanya kelompok radikal yang bersarang di KPK,” ungkapnya.

Indikasi itu, lanjut dia, semakin jelas terlihat juga ketika KPK mengumumkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, sebagai tersangka atas indikasi korupsi dana hibah KONI. PMII menganggap Imam Nahrawi adalah politisi muda yang berlatar belakang Nahdliyin, yang penuh prestasi selama menjabat sebagai menteri.
“Penetapan tersangka ini kami duga sangat politis dan melanggar hukum. Selain diumumkan di masa akhir jabatan pimpinan KPK yang lama, juga terindikasi kelompok Taliban di tubuh KPK yang hari ini ramai menjadi perbincangan menargetkan kader-kader NU,” katanya.

Dia menambahkan, KPK juga tidak sah menurut hukum melakukan penyelidikan, penyadapan, penyidikan dan penuntutan jika salah satu pimpinannya mengundurkan diri. Karena bertentangan dengan UU KPK dan bisa dianggap batal demi hukum karena keputusan KPK harus kolektif kolegial oleh 5 orang pimpinan KPK. “Untuk itu kami melakukan aksi ini agar kelompok Taliban diusir dari KPK. Meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik di akhir masa jabatannya. Serta memeriksa unsur pimpinan dan penyidik KPK, sebab sudah ada yang mengundurkan diri tapi masih aktif di KPK,” pungkasnya.

(Setiawan-red2)

BERITA LAINNYA