Take a fresh look at your lifestyle.

Kios Taman Pancasila Mulai Dibongkar Alat Berat

245

TEGAL – Sejumlah kios di sepanjang Jalan Tentara Pelajar, dirobohkan menggunakan alat berat, Senin (2/3) siang. Itu menandakan, dimulainya revitalisasi Taman Pancasila serta penataan di sekitar kawasan Stasiun Tegal.

Sedikitnya lima alat berat diturunkan Pemerintah Kota Tegal dan PT KAI untuk membersihkan lapak kios serta meratakan pelataran Taman Pancasila. Meski demikian, sekitar 16 kios di sebelah selatan taman belum dibongkar, lantaran para pedagang melakukan penolakan.

Aksi penolakan terjadi, karena para pedagang menilai belum ada kejelasan relokasi dan solusi dari Pemkot. Sesuai dengan rencana, awal Maret 2020 merupakan tahap pembongkaran kawasan taman. Sedang proses pembangunan akan dilakukan pada April mendatang.

Sebelum dibongkar, Pemkot telah menyediakan tempat relokasi untuk para pedagang di dua lokasi yang berbeda. Dimana pedagang eks-Taman Pancasila direlokasi ke dalam Pasar Malam. Sedangkan pedagang burung dan ikan hias direlokasi ke Gedung Pusat Promosi dan Informasi Bisnis (PPIB) Kota Tegal.

Kuasa Hukum pedagang eks-Taman Pancasila, Herdin Pardjoeangan mengemukakan, mewakili 16 pedagang, dirinya menyampaikan tuntutan kepada Pemkot Tegal. Sebab, belum ada kejelasan relokasi serta belum diterimanya Surat Peringatan (SP) satu, dua, bahkan tiga dari Pemkot.

Tak hanya surat peringatan saja, Herdin juga belum menerima surat tugas pembongkaran. Justru, surat peringatan dilayangkan PT KAI melalui kuasa hukumnya. Padahal, kewenangan penataan berada di pihak Pemkot. Hal itu mendasari Permendagri, Perpres tentang penataan PKL, serta Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan PKL di Kota Tegal.

“Bukan dari Pemkot, justru PT KAI Daop IV Semarang yang memberi SP. Lalu jika Pemkot tidak mengirimkan SP dan surat pemberitahuan pembongkaran, tiba-tiba melakukan bongkar paksa. Di mana legal standingnya,” tegas Herdin.

Herdin menambahkan, pada dasarnya pedagang tidak anti dengan pembangunan. Namun, mereka meminta kepada Pemkot untuk memberikan tempat relokasi dan lokasi yang layak. Tidak sekadar merelokasi dan membiarkannya begitu saja.

“Jika tidak ada respon dari Pemkot, kami siap melaporkan permasalahan ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Karena secara tidak langsung, dampaknya dirasakan langsung oleh keluarga para pedagang,” pungkasnya.

Terpisah, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono mengatakan, pembongkaran yang dilakukan merupakan kewenangan dari PT KAI sebagai pemilik lahan. Pemkot Tegal tidak bisa menghalangi langkah yang diambil PT KAI.

Ihwal relokasi, dirinya bersama sejumlah pihak akan menemui pemilik lahan di sebelah timur Rumah Makan (RM) Dewi dan sebelah barat Gedung Mulya Damai. Para pedagang diminta untuk tetap tenang, karena Pemkot telah menyediakan beberapa tempat relokasi alternatif.

“Lahan kosong di sebelah timur Rumah Makan Dewi akan kita sewa untuk relokasi sementara. Sedangkan di Mulya Damai akan kita bangun Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera),” katanya. (Haikal/red2)

BERITA LAINNYA