Take a fresh look at your lifestyle.

Empat Proyek di Dinkes Brebes Diminta Dilelang Ulang

- Rekomendasi Kejari Brebes Dinilai Langgar Aturan

254

BREBES – Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Brebes, untuk segera melakukan evaluasi terhadap empat proyek pengadaan barang dan jasa konstruksi, yang ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes. Rekomendasi itu dikeluarkan karena diduga keempat proyek tersebut melanggar aturan, khususnya Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 14 tahun 2020, tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dari rekomendasi tersebut keempat pekerjaan itu diminta dibatalkan atau dilelang ulang.

Hal itu sesuai hasil rapat evaluasi yang digelar Kejari Brebes bersama Pemkab Brebes, Rabu (10/6). Rapat dipimpin langsung Kepala Kejari (Kajari) Brebes, Edy Hartoyo.

“Hari ini kita melaksanakan rapat evaluasi terkait kegiatan di Dinas Kesehatan, dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Yakni, terhadap empat kegiatan pengadaan barang dan jasa konstruksi. Hasil rekomendasi juga sudah kita sampaikan ke Pemkab Brebes,” kata Kajari Brebes, Edy Hartoyo, usai rapat evaluasi di aula Kejari Brebes.

Dalam rekomendasi itu, jelas dia, Pemkab Brebes diminta untuk segera melakukan evaluasi terkait kegiatan yang bersumber dari APBD tersebut. Sehingga, kedepan tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku. “Penuhi persyaratan atau dokumen dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku. Atau upaya lainya, referse auction (penawaran ulang-red), “jelas.

Sementara itu, Kasi Data dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Brebes, Ariyanto menambahkan, jika mekanisme sesuai aturan dalam hal kegiatan dan pengadaan barang dan jasa konstruksi tidak sesuai aturan yang ada, berpotensi mengarah ke perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHP Perdata dan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Berdasarkan keterangan dari Pemkab Brebes dalam rapat evaluasi tadi, memang ada beberapa hal persyaratan dalam kegiatan yang belum disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” sambungnya.

Dia mengungkapkan, empat pekerjaan yang diduga tidak sesuai aturan tersebut Rehab puskesmas Sitanggal, Rehab Puskesmas Paguyangan, Pengadaan bangunan gedung laboratorium dan Rehabilitasi gedung instalasi farmasi. Diketahui, ada beberapa hal substantif tentang kegiatan di Dinkes Brebes tersebut yang belum terpenuhi. Di antaranya, terkait jasa konstruksi yang tertuang dalam aturan Permen PU nomor 14 tahun 2020, termasuk nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) kegiatan dengan anggaran di atas Rp 2,5 miliar, yang harus disyaratkan untuk kualifikasi usaha non kecil. “Dari spesifikasi teknis juga ada beberapa hal. Di antaranya, dari dokumen pengadaan, belum mengacu pada Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Jadi, kesimpulan dari rapat evaluasi ini, jaksa pengacara negara merekomendasikan ke Pemkab Brebes untuk dibatalkan atau pelelangan ulang terhadap empat proyek pengadaan di Dinkes tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinkes Brebes dr Sartono mengatakan, jika hasil rekomendasi dari jaksa pengacara negara Kejari Brebes akan dilakukan kajian ulang. “Ya, dari hasil rekomendasi itu kita lakukan kajian ulang. Termasuk, mengacu pada aturan yang ada dan berlaku, sehingga sesuai drngan persyaratan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya.

(setiawan-red2)

BERITA LAINNYA