Take a fresh look at your lifestyle.

Diprotes, Pergantian Pengurus MKKS SMP Brebes Dinilai Tanpa Alasan

BUMIAYU, smpantura.com – Rencana pergantian pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri/Swasta Kabupaten Brebes periode 2020-2023, yang dilaksanakan Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes menuai protes. Pasalnya, penggantian pengurus tersebut, dinilai tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas.

“Dalam rapat koordinasi pada Jumat (3/11) lalu, dan dihadiri seluruh kepala SMP, tiba-tiba Plt (Dinas Pendidikan-red) mengganti kepengurusan MKKS SMP Kabupaten Brebes yang belum habis masa jabatannya, tanpa alasan yang jelas. Bahkan, sudah menunjuk formatur. Meski akhirnya (penggantian pengurus-red) ditunda, kami menilai ini tindakan yang arogan,” tandas Suparnyo, Ketua MKKS SMP Kabupaten Brebes, yang juga Kepala SMPN 1 Paguyangan.

Dia menyatakan, MKKS merupakan forum perkumpulan kepala sekolah dalam satu gugus wilayah yang tidak terikat secara struktural pada lembaga pendidikan. Saat ini, MKKS SMP Kabupaten Brebes juga sedang tidak bermasalah. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi MKKS berjalan sebagaimana mestinya.”Tiba-tiba pengurus MKKS yang belum habis masa jabatannya ini mau diganti atas dasar kebijakan Plt,” ujarnya.

Oleh karenanya, Suparnyo menilai, tindakan Plt yang belum lama dilantik tersebut sudah melampaui kewenangannya. Apalagi alasan penggantian yang disampaikan adalah murni kebijakan Plt. “Sesuai edaran BKN, seorang Plt maupun Plh tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/tindakan yang bersifat stragetis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pengurus MKKS periode 2020-2023 tidak sedang mempertahankan posisi. Namun menyayangkan mekanisme yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas. “Kalau kami punya kesalahan dalam mengurus MKKS, sampaikan saja. Jangan mengganti tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan persepsi yang tidak baik kepada kami,” sambungnya.

Terpisah Plt Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Rojat menjelaskan, MKKS merupakan wadah permusyawaratan dari Kepala Sekolah (Kasek) SMP di Kabupaten Brebes, dan tidak memiliki badan hukum, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Bersifat sebagai wadah untuk koordinasi dalam rangka menunjang kinerja. Kepengurusannya ditunjuk oleh kepala dinas secara formatur. Kemudian, tim formatur yang telah ditunjuk tersebut, menyusun kepengurusannya melalui musyawarah antara kasek. Keberadaannya sama seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), tetapi MGMP ini hanya khusus guru mata pelajaran. “Jadi, memang menjadi kewenangan kepala dinas dalam menunjuk pengurus secara formatur,” ungkapnya

Terkait Plh dan Plt, lanjut dia, dalam hal kepengurusan MKKS juga memiliki kebijakan untuk menyampaikan melalui rapat terkait formatur kepengurusan ini. Saat rapat dilaksanakan, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada seluruh peserta terkait rencana pergantian kepengurusan MKKS itu, dan mayoritas peserta mengiyakan adanya pergantian tersebut. Dari seluruh peserta itu, hanya ada dua yang menyampaikan pendapatnya. Yakni, Kasek SMPN 1 Paguyangan, yang tidak lain Ketua MKKS, dan Kasek SMPN 1 Wanasari. Bahkan, sebelum rapat dilaksanakan, pihaknya juga sudah menyampaikan secara internal kepada para pengurus terkait rencana pergantian tersebut, dan tidak keberatan.

“Berkenaan dengan surat edaran BKN nomor 2/SE/ VII/ 2019 tentang Kewenangan Plh dan Plt, maka penunjukkan formatur untuk mengganti kepengurusan MKKS ini saya nilai tidak melanggar. Sebab, tidak mempengaruhi status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. Dalam pergantian pengurus MKKS ini, juga tidak ada pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kasek. Akan melanggar ketika menyentuh aspek-aspek tadi,” pungkasnya. (T06, T07-red)

BERITA LAINNYA