Take a fresh look at your lifestyle.

Dipaksa Ikut Demo, Pedagang Pancasila Wadul ke Wali Kota

373

TEGAL – Sedikitnya delapan pedagang Taman Pancasila yang tergabung dalam Organisasi Pedagang Eks Taman Poci (Orpeta), Minggu (8/3) petang mendatangi Kantor Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono di Jalan Ki Gede Sebayu, Komplek Balaikota Tegal.

Mereka memberikan surat pernyataan dan permohonan maaf, ihwal aksi demo yang dilakukan beberapa pekan lalu di Taman Pancasila. Dalam kesempatan itu, mereka juga mengungkapkan adanya praktik jual beli lapak serta daftar ulang keanggotaan dengan harga yang cukup fantastis.

Salah satu pedagang, Desi Nasa (40) mengatakan, demo yang berlangsung pada beberapa pekan lalu terpaksa diikuti lantaran beberapa pedagang mendapat ancaman dari pengurus Orpeta. Mereka yang menolak kegiatan tersebut, diancam tidak akan mendapatkan lapak atau tempat berjualan.

Ironisnya, para pedagang juga terancam dicoret dari kepengurusan Orpeta, manakala tidak mau ikut menyuarakan penolakan kepada Pemerintah Kota Tegal. Sementara bagi pedagang yang akan membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) diwajibkan membayar Rp 250.000 dan perpanjangan Rp 30.000.

“Setiap berjualan kita wajib memberikan iuran sebesar Rp 1.000 hingga Rp 2.000, menyesuaikan besar kecilnya lapak,” ungkap Desi kepada Wali Kota.

SURAT PERNYATAAN : Perwakilan pedagang kawasan Taman Pancasila menunjukkan surat pernyataan jual beli lapak dan kartu keanggotaan Orpeta. SMpantura.com/ Haikal

Pedagang lainnya, M Yusron membeberkan adanya praktik jual beli lapak di Taman Pancasila. Dimana penjual dan pembeli dikenakan administrasi sebesar masing-masing Rp 1.000.000.

“Saya mengalami sendiri. Saya membelikan adik saya lapak senilai Rp 1.200.000. Kemudian saya diminta membayar administrasi sebesar Rp 1.000.000. Alasannya sebagai pertukaran KTA,” beber Yusron yang merupakan warga Jalan KH Mukhlas Gang 3.

Menanggapi aduan tersebut, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono menyatakan siap memberikan perlindungan kepada para pedagang. Dirinya berharap, tidak ada tindakan premanisme di Kota Bahari yang menindas rakyat kecil.

Ihwal nasib pedagang yang masih terkatung-katung, Dedy menyebut telah mendapat persetujuan dari pemilik lahan di samping RM Dewi untuk disewa. Lokasi tersebut nantinya bakal dijadikan relokasi sementara sembari menunggu proses pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera).

“Alhamdulillah kami sudah mendapat restu dari Gubernur Jawa Tengah terkait penggunaan lahan untuk Pujasera. Akhir tahun ini kami target bisa segera terbangun,” pungkasnya.

Disinggung soal dana, Dedy menyebut pembangunan Pujasera pada lahan 6.800 meter persegi akan memakai APBD sebesar Rp 6 miliar. Diharapkan, Pujasera menjadi solusi bagi pedagang yang terdampak revitalisasi di Taman Pancasila, kawasan Stasiun Tegal dan Alun-alun Tegal.

Terpisah, Ketua Organisasi Pedagang Eks Taman Poci (Orpeta) Edi Kurniawan berujar, kedelapan pedagang yang melapor kepada Wali Kota merupakan kejadian di luar kendali organisasi. Bahkan, tindakan tersebut tidak didahului dengan konfirmasi kepada jajaran pengurus.

Edi mengaku tidak tahu menahu siapa pedagang yang dimaksud. Termasuk pula dengan tuduhan yang disebut.

“Harusnya tabayun ke pengurus. Ada yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” tegas Edi. (Haikal/red10)

BERITA LAINNYA