Take a fresh look at your lifestyle.

Data Penerima JPS Terdampak Korona Tidak Merata

420

SLAWI – Data penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak Virus Korona (Covid-19) di Kabupaten Tegal, tidak merata. Pendataan di tiap kecamatan berbeda-beda, bahkan ada kecamatan yang terkover hingga 77 persen dan ada yang hanya 39 persen. Kondisi itu menjadi pertanyaan besar tentang kriteria penerima BLT dan proses pendataan yang dilakukan.

“Ketidakseimbangan pendataan ini terlihat mencolok dalam pendataan perdesa. Ada yang deaa bisa tercover sampai 90 persen, dan ada yg hanya bisa mencover 50 persen,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni, Selasa (21/4).

Dikatakan, sesuai data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal, jumlah keluarga di Kabupaten Tegal sebanyak 534.392 keluarga. Sedangkan keluarga yang sudah tercover sebanyak 224.564 keluarga atau sekitar 42 persen. Sementara itu, kecamatan yang tercover paling tinggi yakni Kecamatan Bumijawa dari jumlah keluarga sebanyak 32.324 keluarga, dan tercover sebanyak 24.764 keluarga atau sekitar 77 persen. Sedangkan kecamatan yang terkecil mendapatkan JPS, yakni Kecamatan Adiwerna sebanyak 17.519 keluarga dari jumlah total keluarga sebanyak 43.922 keluarga.

“Siapa saja yang mendapatkan JPS, kami tidak tahu kriterianya seperti apa? Namun, informasi di lapangan tergantung teknisi desanya. Siapa yang mahir bisa memasukan banyak data,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya tidak menginginkan adanya pendataan ulang penerima JPS. Ia hanya ingin yang belum mendapatkan JPS untuk bisa dicarikan solusinya. Hal itu dikarenakan hampir semua warga kena imbas wabah Virus Korona.

“Sekarang, bagaimana caranya warga yang terdampak menerima semua,” katanya.

Politisi Golkar itu juga mendapatkan masukan banyak dari desa-desa. Data penerima JPS yang sudah meninggal dunia, ada yang masuk dalam data tersebut. Selain itu, ASN juga ada yang terdata masuk sebagai penerima JPS.

“Kenapa sejak awal tidak melibatkan Disdukcapil. Ini akan semakin mudah untuk mendeteksi warga yang berhak dan tidak, karena Disdukcapil memiliki data lengkap termasuk pekerjaannya,” ungkap pria yang akrab disapa Jeni itu. (Wiwit-red03)

BERITA LAINNYA