Take a fresh look at your lifestyle.

APVI Usulkan Victim Impact Statement dalam Peradilan Pidana Indonesia

302

* Jadi Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis

TEGAL – Ketua Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI) Dr Angkasa SH MHum mengusulkan pentingnya penerapan Victim Impact Statement (VIS) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Usulan itu diayunkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional viktimologi, yang merupakan puncak kegiatan pertemuan nasional keempat organisasi tersebut, di Auditorium Dariyoen Seno Atmodjo, Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, Sabtu (23/11).

Seminar bertajuk ”Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dan Nonkejahatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Tantangan Implementasi dari General Victimology”. Menyuguhkan pembicara pembanding pakar hukum pidana dari Universitas Utara Malaysia, Dr Yusramizza Md Isa.

Sedangkan pembicara lainnya adalah, Ketua APVI, Sekjen APVI Heru Susetyo SH LLM MSi PhD yang juga pengajar di FH UI, Prof Dr Henny Nuraeny SH MH dari FH Universitas Suryakencana, Cianjur, Jabar, dan mantan komisioner Kompolnas Dr Hamidah Abdurachman MHum yang juga Direktur Pascasarjana UPS Tegal.

”Selama ini korban selalu ditempatkan sebagai saksi korban dan dihadirkan saat pemeriksaan di tingkat penyidik, jaksa dan persidangan. Pertanyaan yang berulang-ulang ini kadang cukup membuat korban kian menderita. Karena harus mengingat kejadian yang dialami. Lebih parah lagi, selama ini putusannya kurang berpihak banyak terhadap korban. Rasa keadilan yang dimiliki korban kurang terakomodasi atau tertuntaskan,” tandas pakar hukum pidana, yang juga pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Bahan Pertimbangan

VIS menurut Dr Angkasa, dapat menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum memutus perkara atau menjatuhkan vonis hukuman terhadap pelaku atau terdakwa. Karena sebelum menjatuhkan vonis, hakim telah berbicara atau berdialog secara khusus, memahami penderitaan yang dialami korban, sehingga putusannya benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan.

Selama ini, lanjut dia, hakim cukup memintai keterangan korban dalam persidangan, dan korban menjawabnya terasa kurang bebas. Karena itulah VIS dapat diterapkan secara khusus, dengan cara hakim atau majelis hakim berbicara dari hati ke hati untuk mendapatkan informasi lengkap berkait penderitaan yang dialami korban.

Menurut dia, hal itu penting, karena VIS dapat diartikan sebagai informasi dari korban dan atau keluarga korban kejahatan (Viktimisasi), yang disampaikan dengan lisan, tertulis atau dengan audio visual. Yakni, tentang bagaimana kejahatan telah mempengaruhi korban baik secara fisik, psikologis, finansial maupun sosial.

Sayangnya, VIS belum diatur secara detail dalam hukum positif Indonesia. KUHAP juga belum mengaturnya. Padahal korban sebagai saksi korban memiliki beberapa hak dalam KUHAP, tapi belum sepenuhnya untuk kepentingan korban. ”Karena itulah saya mengusulkan VIS perlu diatur dakam hukum positif Indonesia, atau peradilan pidana di tanah air,” ucap dia.

Seminar tersebut cukup menarik, dengan kemunculan dialog tentang penanganan korban kejahatan dan nonkejahatan. Juga perbandingan penanganan korban seperti itu di Malaysia, yang menurut Dr Yusramizza Md Isa tak jauh berbeda dengan di Indonesia.

”Apa yang disampaikan Ketua APVI adalah hal baru dan menarik untuk dijadikan salah satu solusi dalam rangka menangani korban kejahatan dan nonkejahatan yang selama ini dirasaikan kurang terakomodasi dalam sistem peradilan di Indonesia,” terang pakar hukum pidana FH UPS Tegal Dr Fajar Arie Sudewo SH MH, didampingi rekannya Dr Eddhie Praptono SH MH.(Riyono Toepra-red07)

BERITA LAINNYA