Take a fresh look at your lifestyle.

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tegal Dinilai Tidak Transparan

247

SLAWI – Barisan Anti Korupsi Indonesia (BAKIN) Kabupaten Tegal menelusuri penggunaan anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tegal. Pasalnya, penggunaan anggaran tersebut dinilai tidak transparan. Kondisi tersebut diindikasikan adanya penyimpangan yang bisa merugikan keuangan negara.

“Anggaran penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang penggunaanya tidak jelas alias tidak transparan, pasti ada penyimpangan yang bisa menimbulkan kerugian negara,” kata Ketua Umum Bakin Kabupaten Tegal, Bambang Asmoyo, Rabu (13/5).

Dikatakan, pengelolaan anggaran dadurat Covid-19 yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menggunakan sistim pengadaan barang dan jasa serta sistim swakelola. Hal itu harus dijelaskan OPD yang mengelola anggaran tersebut. Ia mencontohkan, pengelolaan anggaran pengadaan 1 juta masker yang dikelola Dinkes.

“Pejabat Dinkes terkait penanganan Covid-19 agar mengumumkan siapa saja penerima Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Pesanan (SP) pengadaan masker sebanyak 1 juta dan yang belum jelas adalah pengadaan APD bagi tenaga medis,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, indikasi adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menyebabkan kerugian negara bisa dihindari, sehingga dugaan tindak pidana korupsi bisa diminimalisir. Tapi kalau sembunyi-sembunyi dalam anggaran penanganan Covid-19 berarti bisa diindikasikan anggaran penanganan Covid-19 diduga telah terjadi KKN yang berakibat adanya kerugian negara. Dengan demikian, Aparat Penegak Hukum (APD) bisa melakukan langkah penindakan.

“Sama halnya Peiabat Dinsos terkait anggaran penangan Covid-19 berupa pengadaan beras yang nilai keseluruhan menyentuh ratusan mililiar. Jika Pejabat Dinsos terkait anggaran penanganan Covid-19 tidak transparan, jelas telah terjadi adanya dugaan tindak pidana korupsi,” tegas Bambang.

Ditambahkan, BAKIN akan mengambil langkah tegas jika ditemukan adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Pihaknya akan melaporkan ke APH agar bisa ditindaklanjuti secara hukum, karena anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 300 miliar. (Wiwit-red03)

BERITA LAINNYA