Take a fresh look at your lifestyle.

Aktivis Muhammadiyah Gugat PDM Kota Tegal

629

TEGAL – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tegal digugat oleh Aktivis Muhammadiyah setempat terkait dengan pemohonan pemberhentian masa jabatan Kepala SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Pasalnya, Kepala SMK Muhammadiyah 1, Riswanto telah menjabat selama empat periode.

Surat terbuka Permohonan Pemberhentian Masa Jabatan Kepala SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal telah dilayangkan ke Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jateng, dan Ketua PDM Kota Tegal pada 10 Januari 2020. Surat itu ditandatangi delapan aktivis Muhammadiyah Kota Tegal, diantaranya Imam Abdan (Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Tegal 2010-2015), Muhammad Thamrin (Ketua Majelis Tabligh PDM Kota Tegal 2000-2015), dan Mursalin (Ketua PDM Kota Tegal 2005-2015).

Mursalin mengatakan, berdasarkan Peraturan Majelis Dikdasmen PP MUH No.085/KEP/I.4/F/2009 dan Ketentuan Majelis PP MUH No.01/KTN/I.4/F/2013 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Skolah/ Madrasah Muhammadiyah, bahwa masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Sekolah/ Madrasah adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.

“Faktanya, Riswanto menduduki jabatan kepala sekolah mulai 6 Februari 2007 hingga sekarang, atau sudah 14 tahun, dan masuk priode ke empat,” terangnya.

Kendati telah menjabat empat periode, kata dia, PDM kembali mengusulkan ke PWM Jateng untuk mengangkat kembali Riswanto menjadi Kepala SMK Muhammadiyah 1. Para warga Muhammadiyah itu meminta agar PDM untuk tidak kembali mengusulkan Riswanto.

“Kepala sekolah terus menerus berakibat buruk bagi kinerja Majelis Dikdasmen PDM dan menghambat kaderisasi pimpinan sekolah,” katanya.

Ketua PDM Kota Tegal periode 2005-2015 juga menyoal rangkap jabatan di PDM Kota Tegal. Hal itu juga dilakukan oleh Riswanto. Selain sebagai Kepala SMK Muhammadiyah 1, juga menjabat Bendahara PDM. “Hal itu mendasari SK PP Muhammadiyah No : 101/KEP/I.0/B/2007 tentang ketentuan jabatan di lingkungan persyarikatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain,” terangnya.

Wakil Ketua PDM Kota Tegal, dr Wahyu Heru T menuturkan, pihaknya belum mengetahui adanya surat terbuka tersebut. Selain itu, belum ada rapat pengurus PDM untuk membahas surat dari aktivis Muhammadiyah setempat. Saat ditanyakan soal jabatan Kepala SMK Muhammadiyah 1 Riswanto yang sudah empat periode, Heru menilai seharusnya tidak jabatan kepala sekolah maksimal dua periode. Namun, usulan itu berasal dari Dikdasmen PDM ke Dikdasem atas rekomendasi dari PDM.

“Untuk pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah menjadi tanggungjawab PWM Jateng. Jika para aktivis itu melayangkan surat ke PWM memang sudah benar jalurnya,” kata Heru.

Terkait rangkap jabatan, Heru yang juga Direktur RS Mitra Siaga Tegal itu menilai tidak dibenarkan dalam aturan. Pihaknya kerap memberikan masukan agar seleksi pengurus PDM tidak boleh rangkap jabatan.

“Pengkaderan di PDM Kota Tegal memang tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadi seperti ini,” pungkasnya. (Wiwit/red03)

BERITA LAINNYA