Take a fresh look at your lifestyle.

21.338 KPM di Brebes Tak Lagi Terima Bantuan PKH, Kenapa?

221
BREBES – Sebanyak 21.338 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Brebes, kini tidak lagi menerima bantuan tersebut. Mereka tidak lagi sebagai penerima manfaat lantaran dari hasil pemutahiran data dinyatakan tidak memiliki kategori dalam bantuan, sehingga dicoret. Selain itu, sebagian lagi tidak menerima karena sudah dinyatakan mampu secara ekonomi.
Koordinator I Pelaksana PKH Kabupaten Brebes, Fatah El Zaman mengatakan, total penerima manfaat PKH di Kabupaten Brebes tahun ini sebelumnya ada sebanyak 141.800 KPM. Namun setelah dilakukan proses pemutakhiran data penerima, jumlahnya berkurang menjadi sebanyak 120.462 KPM. Sebanyak 21.338 KPM kini sudah tidak menerima bantuan PKH lantaran tidak memiliki kategori dan telah dinyatakan mampu ekonominya. “Dari data kami, terhitung hingga akhir Oktober lalu, ada sebanyak 2.065 KPM yang berhenti menerima bantuan PKH karena sudah mampu secara ekonomi. Selain itu, ada juga sebanyak 19.273 PKM yang tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki kategori sehingga kami coret. Ini dari hasil pemutakhiran daya yang laksanakan,” terangnya.
Menurut dia, proses pemutakhiran datan penerima PKH itu dilakukan setiap 3 bulan sekali, oleh para pendamping PKH di tingkat kecamatan. Pemutakhiran data itu merupakan salah satu tugas pokok pendamping. Sebab, dari langkah itu akan diketahui perkembangan kondisi ekonomi para penerima bantuan PKH. Dari pemutakhiran data tersebut jumlah PKM berkurang di antaranya karena sudah mampu secara ekonomi. Di sisi lain, data kemiskinan juga berkurang.
“Selain pemutakhiran data, para Pendamping PKH ini juga melakukan verifikasi setiap bulan ke fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan. Ini kami lakukan untuk mengetahui apakah kewajiban sebagai peserta PKH terpenuhi atau tidak. Untuk verifikasi di fasilitas kesehatan, jika anak PKM PKH tingkat kehadirannya di sekolah kurang dari 85 persen, maka bantuannya bisa dipending. Bahkan, apabila sampai 3 bulan tidak memenuhi kewajibannya, bisa kami hapus atau coret sebagai KPM PKH,” tandasnya.
Sedangkan untuk verifikasi di fasilitas kesehatan (faskes), lanjut dia, juga tidak jauh berbeda. Bagi KPM PKH yang hamil wajib memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali ke bidan atau faskes pemerintah. Begitu juga bagi balitanya wajib berimunisasi lengkap, rajin ke posyandu dan memeriksakan kesehatannya ke faskes pemerintah seperti Puskesmas. Selain melakukan pemutakhiran data dan verifikasi, pendamping juga wajib melakukan Family Development system atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kegiatan itu yang dilakukan setiap bulan kepada kelompok KPM PKH dampingannya. “Dalam P2K2 ini, para pendamping menyampaikan materi untuk dapat merubah pola hidup KPM PKH, diantara materi yang disampaikan adalah Kesehatan dan Gizi, Perlindungan Anak, Disabilitas dan Lanjut Usia, Pengelolaan Keuangan dan Usaha, Pengasuhan dan Pendidikan,” terangnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Khambali mengatakan, pemutakhiran kepada KPM PKH itu rutin dilakukan para Pendamping PKH. Itu  karena menjadi salah satu tugas pokoknya. “Dalam melakukan pemutakhiran data KPM PKH ini, maka akan tercapai jumlah data kemiskinan yang semakin valid di  Brebes. Selain itu, kami juga terus melakukan pemutakhiran data kemiskinan di Brebes melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujarnya.
(setiawan-red2)
BERITA LAINNYA