Take a fresh look at your lifestyle.

Berbeturan Siskuedes, Penerapan Perbup Terkait TPSKD Ditunda

- Bagi Proses Pencairan Dana Desa dan ADD

232

BREBES – Pemkab Brebes memutuskan untuk menunda penerapan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 11 tahun 2020, tentang Pengamanan Pencairan Keuangan Desa, yang menjadi payung hukum pelaksanaan Tempat Penitipan Sementara Kas Desa (TPSKD) untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Selain berbenturan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskudes), penundaan juga dalam upaya percepatan penanganan virus korona di tingkat desa.

Penundaan penerapan Perbup tersebut tertuang dalam surat edaran Sekda Brebes nomor 141/0879/2020 perihal Pencairan Dana Desa dan ADD Tahap I, tertangga 14 April 2020. Dalam surat tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil konsultasi dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah, tanggal 13 April 2020, tentang Pencairan Dana Desa dan ADD, dari Rekening Kas Desa (RKD) ke TPSKD berkaitan Perbup 11 tahun 2020, sambil menunggu hasil konsultasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah dengan BPKP pusat, maka untuk percepatan penanganan virus korona, desa dapat mencairkan Dana Desa dan ADD tahap I langsung dari RKD, dengan berpedoman pada Perbup 76 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Brebes, Subagya membenarkan, jika sura edaran itu dikeluarkan Sekda dengan tujuan percepatan pencairan Dana Desa dan ADD tahap I untuk penanganan virus korona di tingkat desa. Sebab, sejauh ini proses pencairan mengalami keterlambatan karena beberapa faktor. Di antaranya, lambatnya desa menyusun Perdes APBDes dan kendala aplikasi Siskuedes saat proses pencairan Dana Desa dan ADD dari RKD ke TPSKD. “Atas dasar surat edaran ini, saat ini desa bisa mencairkan Dana Desa dan ADD di RKD. Yakni, di bank umum dalam hal ini Bank Jateng. Untuk penerapan pencairan di TPSKD ditunda sementaran sambil menunggu hasil konsultansi BPKP Perwakilan Jateng ke BPKP pusat,” jelasnya.

Dia menerangkan, sesuai Permendagri memang diperbolehkan pola TPSKD tersebut. Namun saat ini telah muncul Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205, yang mensyaratkan RKD harus di bank umum. Sebelum munculnya PMK itu, RKD rencananya akan menggunakan bank daerah, yakni Bank Brebes dan BPR Banjarharjo. Sementara Perbup 11 tahun 2020 juga sudah disahkan. Sehingga, kedua bank daerah itu dijadikan TPSKD. Namun pola yang diterapkan tersebut berbenturan dengan Siskuedes. Jika tetap dipaksakan diterapkan, maka dalam pelaporan keuangan desa akan muncul cast on hand atau uang di tangan tinggi. Padahal sesuai Peraturan Kepala LKPP, mensyaratkan cast on hand tidak lebih dari Rp 15 juta. Sedangkan untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa jika lebih dari Rp 15 juta melalui transfer antar rekening. “Jadi kendala aplikasi ini yang kita hadapi. Dimana, perbup sebagai produk hukum berbenturan dengan regulasi yang mengatur Siskuedes,” paparnya.

Namun demikian, lanjut dia, adanya surat edaran Sekda kendala tersebut sementara bisa tertangani. Sebab, desa bisa mencairkan Dana Desa dan ADD tahap I di RKD. Saat ini sudah ada 110 desa yang dana desanya sudah berada di RKD. Bahkan, sebagaian desa sudah ada yang melakukan pencairan di RKD. “Untuk sebanyak 128 desa berkas pengajuannya masih di proses dan 54 desa lainnya berkasnya belum lengkap, sehingga harus diperbaiki,” pungkasnya.

(setiawan-red2)

BERITA LAINNYA