Take a fresh look at your lifestyle.

Beauty Contest Perbankan Dalam Menyikapi Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Oleh : Drs Sukartono MM

210

KEMENTERIAN Keuangan akan mempercepat penyaluran Dana Desa. Target realisasi penyaluran bulan Januari 2020. Tapi sampai awal bulan Februari 2020 belum ada realisasi. Hal itu tentunya lebih lambat dari arahan Presiden. Ada 3 pointer pengarahan Presiden yang urgent dan strategis dalam penggunaan Dana Desa:
1. Mengutamakan program padat karya dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu/miskin.
2. Penggunaan Dana Desa diarahkan pada sektor-sektor produktip dengan basis potensi ekonomi pedesaan.
3. Perbaikan manajemen pengelolaan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi serta pengawasan masyarakat.

Skema proses penyaluran Dana Desa melalui 3 (tiga) tahap yaitu:
-Tahap I sebesar 40%,
-Tahap II sebesar 40%,
-Tahap III sebesar 20%.

Skema prosentase penyaluran ini berubah dari tahun sebelumnya yaitu:
-Tahap I sebesar 20%,
-Tahap II sebesar 40%,
-Tahap III sebesar 40%.

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019.
PMK ini bertujuan sebagai pedoman penyusunan kebijakan reformulasi penyususunan dan penghitungan Dana Desa yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN. Mengingat sudah memasuki bulan Februari dan skema penyaluran Dana Desa yang berbeda dengan tahun anggaran sebelumnya Pemkab Tegal melalui Dispermades seyogyanya sudah mempersiapkan semua perangkat seperti regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati termasuk penunjukkan Perbankan untuk menampung rekening dana desa yang disalurkan secara langsung ke rekening desa.

Penyaluran Dana Desa dapat melalui Perbankan daerah atau melalui Beauty Contest Perbankan. Prinsip agar memberi kemanfaatan yang multi guna terlebih untuk Kabupaten Tegal. Berkaitan dengan Rekening Kas Desa diatur dalam PMK No. 205/PMK.07/2019 Bab I Pasal 1 ayat 29 bahwa Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Selain perubahan skema penyaluran yang menjadi lebih cepat, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati hingga Kepala Desa juga mesti memperhatikan syarat-syarat penyaluran dana desa yang telah diperbarui oleh Kementrian Keuangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Untuk memperoleh penyaluran Dana Desa Tahap I, Bupati wajib menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pengajuan ke KPPN sesuai yang diajukan oleh Kepala Desa.

Diktum pengajuan meliputi:
-Pertama, Dokumen peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
-Kedua, Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
-Ketiga, Surat Kuasa pemindah bukuan dana desa.

Untuk memperoleh penyaluran Dana Desa tahap II, Bupati wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) dana desa tahun anggaran sebelumnya.
Juga wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan output dana desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 50% dan rata-rata output minimal 35%.

Untuk menerima penyaluran Dana Desa tahap III, Bupati wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 90% dan rata-rata output minimal 75%.

Bupati juga harus menyampaikan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa dari tahun anggaran sebelumnya. Dokumen-dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tersebut disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) maupun dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi yang disedikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Mendasari pasal 26 PMK Nomor 205/PMK.07/2019, Bupati yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Percepatan penyaluran realisasi Dana Desa tentunya harus diimbangi kesiapan infrastruktur pendukung seperti:
-Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas terutama di Pemerintah Desa karena pertanggungjawaban mutlak pengelolaan Dana Desa ada di Kepala Desa. Bendahara Dana Desa, Sekretaris Desa wajib menguasai teknologi IT karena realisasi berbasis aplikasi.
-Akuntabilitas dan kapabilitas pengelola Dana Desa dari hulu sampai hilir.
-Integritas, profesionalitas dan kejujuran seluruh komponen pengelola Dana Desa karena mengelola dana dalam jumlah besar. Terlebih prosentasi penyaluran di Tahap I dan Tahap II lebih besar dari penyaluran tahun sebelumnya.
-Perlunya Perbankan yang berbasis jaringan sampai tingkat desa. Hal itu sangat penting karena akan lebih mudah aksebilitas dalam proses pencairan yang cepat dan tepat. Dari sisi keamanan juga terjamin karena dekatnya jarak.
Untuk itu Pemerintah Daerah dapat mendorong Perbankan untuk beauty contest. Perbankan melakukan pengajuan dan pemaparan dalam penempatan rekening Dana Desa agar semua proses transparan, efektip, efisien, cepat, tepat waktu, tepat guna dengan mempedomani peraturan. (Wiwit-red03)

BERITA LAINNYA