Take a fresh look at your lifestyle.

Bawaslu Imbau Tak Ada Kampanye Terselubung

186

KAJEN- Bawaslu Kabupaten Pekalongan mendesak kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye terselubung di tengah wabah covid 19. Hal tersebut karena semua pihak harus bersama-sama memerangi dan mencegah penyebarannya secara ikhlas tanpa ada tendensi apapun.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan A Zulfahmi melalui Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Pekalongan Wahyudi Sutrisno mengatakan, berbagai pihak juga bisa memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang memang perlu dibantu.

“Namun, Bawaslu Kabupaten Pekalongan mendesak agar pemberian bantuan itu tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan maupun popularitas dalam Pilkada 2020. Apalagi, jika pemberian bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara ataupun dana publik lainnya,” ucapnya.

Bantuan yang diberikan, kata dia, jangan dimanfaatkan kampanye terselubung dengan cara menempeli bingkisan dengan gambar atau stiker bergambar bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Ataupun bantuan tersebut diselipi pesan-pesan tertentu yang arahnya untuk kepentingan politik,” ucapnya.

Menurutnya, sudah seharusnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat membutuhkan diniatkan untuk mengedepankan pelayanan dan membantu, bukan untuk kepentingan pencitraan dan popularitas.

“Sangat tidak etis jika adanya musibah covid 19 dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis,” imbuhnya.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan akan terus melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada 2020. Hingga kini, ditunda hanya empat tahapan. Di luar itu, hingga kini tahapan atau penundaannya belum diputuskan secara resmi.

“Rapat terakhir di DPR menyimpulkan bahwa Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Penundaan tahapan bukan berarti tidak ada pengawasan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas tetap melakukan tugas pengawasan meskipun ada penundaan tahapan,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan jika dalam pengawasan itu ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka akan segera diusut dan ditangani. Proses penanganan akan berlangsung sesuai dengan ketentuan. Jika temuan memenuhi unsur pidana, maka akan diproses pidana pemilu.

“Jika temuan itu mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya, maka Bawaslu akan meneruskan itu ke instansi yang berwenang. Pasal 30 huruf e: UU 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Bawaslu adalah meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi berwenang,” tandasnya. (Siti Masithoh/Red11)

BERITA LAINNYA