Take a fresh look at your lifestyle.

Bawaslu Himbau Tidak Ada Pencitraan Pemberian Bantuan Covid-19

252

PEMALANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Kabupaten Pemalang menghimbau kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan semua pihak agar tidak memanfaatkan bantuan pandemi Covid-19. Artinya pemberian bantuan bukan untuk tujuan encitraan politik dan mencari popularitas jelang Pilkada serentak tahun 2020.

“Sebab sangat tidak etis apabila ditengan musibah Covid-19 dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Pandemi Covid-19 memang menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat, untuk itu diperlukan bantuan dari semua pihak kepada warga masyarakat yang terdampak,” ujar Ketua Bawaslu Pemalang, Hery Setyawan, kemarin.

Dia mengatakan, namun demikian pemberian bantuan tersebut seharusnya murni untuk kemanusiaan bukan untuk kepentingan lainnya. Apalagi jika bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara atau dana publik lainnya. Ditengah situasi penanganan penyebaran virus Covid-19 Bawaslu Kabupaten Pemalang akan tetap melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada 2020. Sebagaimana keputusan KPU RI bahwa proses Pilkada 2020 yang ditunda hanya meliputi empat tahapan. Hingga sekarang tahapan atau
penundaan Pilkada 2020 belum diputuskan secara resmi. Sehingga apabila ditemukan adanya
dugaan pelanggaran maka akan tetap diusut dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanganan pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana maka akan diproses pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu).

“Dan jika temuan itu mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya maka akan diteruskan ke instansi yang berwenang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pilkada yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Bawaslu adalah meneruskan tėmuan dan laporan yang bukan menjadi kewenanggannya kepada instansi yang berwenang,” tandasnya.

Ia menambahkan, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mengawal proses Pilkada 2020. Yaitu dengan melaporkan setiap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Karena
pada prinsipnya bahwa penanganan pelanggaran berasal dari dua hal yaitu berasal dari laporan masyarakat dan temuan hasil pengawasan secara aktif dilapangan yang dilakukan oleh Bawaslu.(Joko Widodo/Red_03)

BERITA LAINNYA