Take a fresh look at your lifestyle.

Banyak KK dan KTP Warga Tidak Sama

- Membingungkan Pelaksanaan Coklit

78

KAJEN – Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan sedang menjalankan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah kerjanya berupa Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih (Coklit). Tahapan yang dikerjakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tersebut tiap minggu ditargetkan bisa selesai sekitar 40 persen.
”Alhamdulillah, sejak dimulainya coklit tanggal 15 Juli, laporan yang sudah diberikan PPDP lebih dari 40 persen,” jelas Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal kepada sejumlah wartawan d ruang kerjanya, kemarin.
Meski cukup lancar, dalam pendataan tersebut ada beberapa kendala yang dialami PPDP yakni mash banyak Kartu Keluarga (KK) dan KTP warga yang tidak sama. Dalam hal ini, KK warga identitasnya sesuai dengan alamat rumahnya namun KTP masih menggunakan alamat lain. Memang, kartu keluarganya sudah diperbaharui sesuai dengan tempat tinggalnya, namun identitas kependudukan atau KTP berbeda atau tertulis alamat sebelum pindah ke rumah tersebut.
Tentunya, PPDP yang bertugas di lapangan cukup bingung ketika akan melakukan pendataan warga yang punya hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan pada bulan Desember tahun 2020, apakah menggunakan KK atau KTP. Dengan adanya kendala tersebut, Abi menegaskan KPU akan meminta bantuan dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Pekalongan. Paling tidak, mereka bisa memfasilitasi orang-orang yang identitas dirinya masih berbeda antara KK dan KTP.
Dari hasil monitoring ke tingkat bawah, sebagian besar warga yang berbeda identitas kependudukannya masih belum sempat mengurus, kemungkinan disibukkan dengan pekerjaannya. Untuk itu, dia menggimbau agar warga yang KK dan KTP-nya berbeda supaya menyempatkan waktu supaya segera memperbaharuinya sehingga idenitasnya menjadi jelas.
”Kami juga meminta kepada Dindukcapil agar memprioritaskan warga yang akan mengurus masalah tersebut supaya memudahkan dalam pendataan daftar pemilih,” tegasnya.
Dengan demikian, di kemudian hari tidak menimbulkan masalah karena daftar antara KK dan KTP sudah sama. Hal ini juga membantu PPDP yang bertugas di lapangan sehingga apabila datanya sudah jelas maka segera dikirimkan ke PPS maupun PPK.
Selanjutnya Abi menjelaskan, kendala lain yakni ada kaitannya dengan situasi saat ini yaitu pandemi covid 19. Setelah KPU melakukan rapid tes ke semua petugas, termasuk PPDP, ternyata hasilnya 9 petugas dinyatakan reaktif. Ada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) menolak di data lantaran salah satu petugas yang reaktif. Namun hal itu bisa diatasi karena KPU sudah sepakat apabila ada yang hasil rapid tes reaktif, langsung melakukan pergantian petugas yang melakukan coklit. (Achid Nugroho/R8 )

BERITA LAINNYA