Take a fresh look at your lifestyle.

Bantu Rp 50 Juta dan Paket Sembako, Dear Dorong Dirikan Gedung Lokakarya Disabilitas

70

SLAWI – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr Dewi Aryani MSi mendorong dan mendukung berdirinya Gedung Lokakarya Disabilitas di Kabupaten Tegal. Bukti dukungan itu diberikannya bantuan Rp 50 juta dan 350 paket sembako kepada Disabilitas Slawi Mandiri (DSM), organisasi difabel yang menaungi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik di Kabupaten Tegal di Gedung DSM Slawi, Sabtu (30/1).

DeAr panggilan akrab Dewi Aryani hadir didampingi Dirut Group PT Merdeka Bahari Indonesia H Hutri Agus Mardiko SH dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tegal, Endang Suprapti beserta Jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tegal.

Dear mengatakan, jumlah difabel se- Kabupaten Tegal kurang lebih 12.374 orang berdasar pendataan tahun 2015. Dewi menyampaikan dukungannya untuk pembangunan Gedung Lokakarya yang nantinya akan digunakan para difabel dalam berorganisasi dan beraktivitas termasuk kegiatan ketrampilan, kesenian, olahraga dan lain lain. DeAr mengajak semua pihak agar terketuk hatinya untuk bersama-sama membantu para penyandang disabilitas.

“Saya merasakan ada getaran semangat mereka untuk berkarya dan bekerja. Maka ke depan berbagai pihak harus bergotong royong membantu. Hari ini, PT MBI mempelopori memberikan bantuan dana agar diikuti oleh perusahaan- perusahaan lain di Tegal. Mereka bisa menyisihkan sedikit dana CSR untuk membantu para difable dalam memenuhi kebutuhan gedung dan peralatannya. Maupun hal lainnya agar mereka dapat berkarya dan memiliki peluang untuk bekerja maupun memiliki usaha mandiri. Mereka ini hanya punya keterbatasan fisik, tapi semangat mereka berkarya tidak terbatas,” terang Dewi Aryani.

Selain memberikan bantuan DeAr juga akan mendorong dan berkomitmen membiayai mereka untuk mendirikan yayasan resm, sehingga kiprah mereka mendapat payung hukum yang lebih pasti termasuk nantinya dalam menggalang dana bantuan yang resmi baik dari lembaga pemerintahan maupun swasta dan para dermawan lainnya.

“Kalau yayasan harus ada audit, jadi penggunana dananya pasti ada laporan secara berkala selain legal dan formal payung hukumnya,” pungkasnya. (*)

BERITA LAINNYA