Take a fresh look at your lifestyle.

Anggaran Isolasi Wilayah Kabupaten Tegal Capai Rp 250 Miliar

404

SLAWI – Komisi III DPRD Kabupaten Tegal melakukan rapat koordinasi (rakor) terbatas dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas perkembangan wabah Virus Korona (Covid-19) di ruang komisi III, Selasa (31/3). Dalam rakor itu, sempat dibahas kemungkinan anggaran yang dibutuhkan saat Kabupaten Tegal menerapkan isolasi wilayah.

Dalam rakor dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal Munif, dan dihadiri Sekretaris Komisi III Bambang Romdhon Irawan, Wakil Ketua Komisi III M Khuzaeni, Kepala Dishub Akhmad Uwes Qoroni, Kepala BPBD Jaenal Dasmin dan beberapa staf dari dua dinas tersebut. Usai membahas tentang persiapan pencegahan Covid-19, dan scaning para pemudik yang pulang kampung di Terminal Dukusalam, mereka membahas tentang kemungkinan kebijakan isolasi wilayah.

“Kalau hitungan kasar dibutuhkan sekitar Rp 250 miliar untuk penerapan isolasi wilayah. Anggaran itu untuk biaya makan masyarakat selama 14 hari,” kata Munif.

Namun demikian, kata dia, pihaknya lebih sepakat dengan melakukan isolasi desa dengan melakukan pemetaan desa yang masuk kategori merah, kuning dan hijau. Jika desa yang masuk kategori merah bisa dilakukan isolasi. Desa tersebut bisa menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai kehidupan masyarakat.

“Bisa dilakukan pergeseran APBDes untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III M Khuzaeni menilai penanganan wabah itu kurang koordinasi. Ia mengakui bahwa Pemkab Tegal tanggap terhadap wabah ini, namun dinilai tidak dilakukan persiapan yang matang. Pasalnya, masih banyak warga perantauan yang pulang kampung dan tidak melakukan karantina mandiri.

“Sekolah diliburkan tapi mereka di rumah tetap berkeliaran. Sementara warga perantauan tidak memahami arti karantina mandiri. Mereka tetap bercengkrama dengan keluarga, bahkan keluar rumah,” ujarnya.

Kepala BPBD Jaenal Dasmin menjelaskan, Pemkab belum mengambil kebijakan untuk melakukan isolasi wilayah. Pihaknya saat ini masih melakukan scaning sekaligus pendataan terhadap para perantauan. Direncanakan, Pemkab akan mengambil kebijakan karantina kelompok yang berpotensi menyebarkan Virus Korona. Sudah ada beberapa gedung yang disurvai, diantaranya GOR Indoor, Gedung Korpri, Wisata Kesehatan Jamu, dan dua rumah sakit swasta.

“Sosialisasi karantina mandiri sudah dilakukan, tapi mungkin kesadaran masyarakat yang masih kurang,” pungkasnya.(Wiwit-red03)

BERITA LAINNYA