Take a fresh look at your lifestyle.

55.296 Unit RTLH di Brebes Belum Tertangani, Pemkab Pilih Belanja Mobdin Baru

148

BREBES – Sebanyak 55.296 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga di Kabupaten Brebes, hingga tahun 2019 ini belum tertangani. Di sisi lain, Pemkab Brebes di tahun 2019 lebih mengutamakan mengalokasikan anggaran bagi belanja belasan unit mobil dinas (mobdin) baru, untukpara pejabat di jajarannya. Alokasi pembelian mobdin baru tersebut mencapai Rp 4,56 miliar.

Data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperwaskim) Kabupaten Brebes menyebutkan, keberadaan puluhan ribu unit RTLH tersebut, tersebar hampir merata di seluruh wilayah kecamatan yang di Kota Bawang. Dari sebanyak 55.296 unit RTLH itu, di tahun 2017 lalu melalui APBD Pemkab Brebes baru menangani sebanyak 237 unit. Kemudian, di tahun 2018 hanya sebanyak 5 unit dan tahun 2019 direncanakan sebanyak 1.000 unit.

“Berdasarkan data BDT (basis data terpadu-red), saat ini masih ada sebanyak 55.296 unit RTLH di Brebes,” ujar Kepala Disperwaskim Kabupaten Brebes, Sutaryono, kemarin.

Penanganan RTLH itu, kata dia, masih terkendala keterbatasannya anggaran daerah, sehingga kurang maksimal. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga, termasuk kalangan swasta melalui dana CSR dan instansi lain. “Penanganan RTLH ini memang butuh intervensi semua pihak, baik dari swasta melalui dana CSR dan intansi lain,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, selain bersumber dari APBD, penanganan RTLH itu selama ini juga dibantu dari anggaran APBD Provinsi Jateng dan APBN. Terbukti, jumlah RTLH dari semula sebanyak 63.00 unit kini tersisa sebanyak 55.296 unit. Dari sisa itu, untuk bisa ditangani seluruhnya secara bertahap dibutuhkan waktu 10 tahun kedepan atau hingga tahun 2032. Namun dengan catatan, setiap tahunnya RTLH yang harus ditangani sebanyak 5.000 unit. “Untuk tahun depan, kami mengusulkan sebanyak 3.176 unit untuk bisa ditangani. Terget kami, di tahun 2032 seluruh RTLH ini bisa tertangani. Ini bisa terealisasikan jika pemerintah konsisten dalam perencanaan anggaran bagi alokasi RTLH. Menginggat, selama ini kendala kita terbentur dengan keterbatasannya anggaran,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Brebes, Subandi membenarkan, atas rencana Pemkab Brebes melakukan belanja mobdin baru. Anggaran pembelian mobdin baru itu telah masuk dalam ABPD Perubahan tahun 2019. “Belanja mobdin ini masuk dalam anggaran perubahan tahun ini,” katanya.

Informasi di lapangan menyebutkan, ada sebanyak 11 mobdin baru yang akan dibeli Pemkab Brebes. Dari jumlah itu, 8 unit di antaranya diperuntukan bagi kepala dinas dan 3 unit bagi pejabat Forkompinda. Kendaraan dinas bagi para kepala dinas tersebut, berjenis Toyota Inova reborn dengan alokasi anggaran sebesar Rp 360 juta per unit. Di antaranya, bagi Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretaris DPRD (Setwan), Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD) dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinperwaskim). Sedangkan 3 unit mobdin laginya, diperuntukan bagi pejabat Forkompinda berjenis Toyota Fortuner dengan alokasi anggaran Rp 560 juta per unitnya. Sehingga totalnya anggaran yang akan dikucurkan mencapai Rp 4,56 miliar.

Dukung Mobilisasi

Terpisah, Bupati Brebes Idza Priyanti, saat dikonfirmasi atas rencana belanja mobdin baru itu menyarankan agar menemui Sekda Brebes, karena Sekda yang akan menjelaskan. Sementara Sekda Brebes, Joko Gunawan saat ditemui menjelaskan, kita memang pada berupana dilaokasikan pengadaan mobil, dikandung maksud untuk meningkatkan dan menjaga dalam rangka mobilisasi dengan kondisi medan dan luas wilayah Brebes. Untuk kegiatan pembangunan lain, seperti RTLH juga tetap diprioritaskan. Selain dengan APBD, penanganan RTLH juga dilakukan dengan APBD Provinsi dan dan CSR dari pihak ketiga. Bahkan, tahun ini Pemkab mendapatkan CSR dari Bank BRI dan Bank Jateng untuk penanganan RTLH. “Jadi, trobosan-trobosan kaitannya dengan penganggaran tetap kita lakukan,” jelasnya.

(Setiawan/ red2)

 

BERITA LAINNYA