Ratusan Toko Moderen di Brebes Belum Kantongi Izin

BREBES – Keberadaan ratusan toko moderen yang tersebar di wilayah Kabupaten Brebes, ternyata banyak yang belum mengantongi izin resmi dari Pemkab setempat. Bahkan, data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Brebes, menyebutkan hingga saat ini baru sekitar 7 persen keberadaan toko moderen yang mengantongi izin.

Hal itu terungkap dalam dialog interaktif Moci Bareng Karo Wane di DPMPTSP Kabupateb Brebes, Senin (23/11). Kepala DPMPTSP Kabupaten Brebes, Ratim Rantoko melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Adhitia Trihatmoko mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak toko moderen yang belum mengantongi izin. Dari hasil pendataan, saat ini di Brebes ada sebanyak 120 toko moderen yang berdiri. Namun dari jumlah itu masih banyak yang belum mengajukan. “Jadi masih sangat banyak yang belum berizin, Ini menjadi pekerjaan rumah kami untuk segera ditertibkan,” ungkapnya.

Terkait itu, kata dia, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Satpol PP selaku instansi yang menangani penegakkan Peraturan Daerah (Perda). Langkah tersebut diambil untuk tindak lanjut dalam upaya penertiban. “Dalam waktu dekat, kita bersama instansi terkait akan melakukan tindakan, ” tandasnya.

Di sisi lain, lanjut dia, Pemkab Brebes bersama DPRD kini juga tengah menyusun Perda terkait toko moderen. Diharapkan, adanya perda ini bisa menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk menertibkan menjamurnya toko moderen. Mengingat, keberadaan toko moderen yang saling berdekatan juga meresahkan para pelaku umkm dan pedangan kecil. “Saat ini, perda toko moderen masih dalam pembahasan, dan mudah-mudahan bisa segera disahkan,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, atas keberadaan toko moderen itu memang pihaknya sedikit mengalami kendala. Sebab terdapat dua persepsi terkait perizinan toko moderen. Saat ini banyak toko moderen yang sistemnya francess, sehingga mereka mengacu pada perizinan OSS. Artinya, ketika di Brebes hanya sebatas membuka kantor cabang atau unit, pelaku usaha menilai tidak perlu mengurus izin karena sudah menginduk ke pusat. Padahal sesuai aturan, pembukaan cabang atau perwakilan tetap harus mengurus izin di daerah didirikannya usaha tersebut, seperti izin prinsip dan lainnya. “Ini salah satu yang masih menjadi hambatan kami dalam menertibkan toko moderen agar mengantongi izin,” ungkapnya.

Sementara, Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi DPMPTSP Kabupaten Brebes, Sunoto Mardi menambahkan, dari sebanyak 120 toko moderen yang berdiri di Brebes, hingga saat ini baru sekitar 7 persennya yang telah mengantongi izin. “Baru sekitar 7 persen dari total toko moderen yang ada telah mengantongi izin,” pungkasnya. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.