Setiap Kecamatan Dapat Anggaran Rp 25 Juta

Dana Bagi Hasil Cukai

BATANG- Setiap kecamatan di Kabupaten Batang akan mendapat Rp 25 juta dari dana bagi hasil cukai tembakau di Tahun 2021. Dana tersebut diprioritaskan untuk penanganan kesehatan seperti stunting dan Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Suyono saat kegiatan ” Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai. Alokasi DBHCHT Sesuai Ketentuan PMK Nomor 7/PMK.07/2020 ”, di Hotel Dewi Ratih, Kamis (19/11).

” Pemerintah telah merencanakan alokasi Rp 25 juta per kecamatan dari dana bagi hasil cukai tembakau. Ini nantinya bisa untuk penanganan stunting, ODF dan terkait kesehatan masyarakat lainnya,” kata Suyono.

Dia menjelaskan, alokasi Rp 25 juta per kecamatan merupakan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah. Suyono meminta agar pengelolaan dana tersebut benar-benar optimal sesuai harapan yaitu membantu penanganan kesehatan.

” Kami minta benar-benar dimaksimalkan pengelolaannya. Jika bisa dilaksanakan dengan baik, maka penilaian dari pemerintah pusat akan baik dan diharapkan bisa terus berkelanjutan,” kata Suyono.

Suyono menambahkan, dari tahun ke tahun dana bagi hasil cukai di Kabupaten Batang terus meningkat. Dari dulu misalnya di angka Rp 3,7 miliar menjadi Rp 5 miliar, Rp 6 miliar dan sekarang menjadi sekitar Rp 7,4 miliar. Cukai menjadi harapan berbagai daerah karena dibutuhkan sebagai tambahan pendapatan daerah. Selain itu, cara penggunaannya juga fleksibel. Dulu, lanjut Suyono, dana cukai spesifikasi untuk hal tertentu seperti untuk pembuatan jalan usaha tani. Tapi sekarang lebih fleksibel yakni 50 persen dari anggaran bisa untuk kegiatan sosial, seperti penanganan kesehatan.

” Camat belum pernah mengelola dana cukai. Sekarang camat diminta ikut melakukan sosialisasi berkaitan di bidang kesehatan, seperti penanganan stunting, ODF dan lainnya. Ini setelah ada perubahan melalui PMK Nomor 7/PMK.07/2020 dimana 50% dana cukai bisa untuk sektor kesehatan. Disamping itu juga bisa untuk melakukan sosialisasi terkait rokok ilegal,” tuturnya.

Kabag Perekonomian Setda Batang Windu Suriadji mengatakan hal senada. Untuk pertama kalinya akan ada alokasi Rp 25 juta dana bagi hasil cukai tembakau per kecamatan. Karena itu, sosialisasi digelar agar dari kecamatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang menerima alokasi bisa memahami teknis pengelolaan dana tersebut. Termasuk dalam pengelolaan untuk sektor kesehatan.

” Dalam pengelolaan anggaran, kecamatan bisa bekerjasama dengan puskesmas. Harapannya, ini bisa mendukung di berbagai kecamatan tidak ada stunting dan mensukseskan program terkait ODF. Kecamatan bisa melakukan pemetaan, desa-desa mana yang ada stunting dan permasalahan ODF untuk selanjutnya diberikan perhatian serta penanganan,” katanya. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.