Bupati Brebes Terima Piagam Penghargaan Opini WTP

BREBES – Pemkab Brebes menerima penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah RI. Piagam penghargaan WTP yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, diserahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal, Fanny Fariyanto kepada Bupati Brebes, Idza Priyanti di Pendapa Kabupaten, Senin (12/10).

Dalam penyerahan sertifikat penghargaan itu, Bupati Brebes didampingi Sekda Brebes Djoko Gunawan dan sejumlah pejabat terkait. Bupati Brebes, Idza Priyanti mengatakan, diterimanya sertifikat atau piagam penghargaan capaian opini WTP dari pemerintah pusat itu, merupakan bukti bahwa sistem birokrasi di Pemkab Brebes telah mencapai good and clean governance. Usaha Pemkab Brebes untuk mencapai opini WTP sangat lah berat. Setelah melalui perjuangan panjang selama 7 tahun, akhirnya Pemkab Brebes berhasil mendapat predikat opini WTP dari perwakilan Provinsi Jawa tengah, pada saat video conference penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2019. “Saya mewakili pemerintah Kabupaten Brebes dan masyarakat Brebes, mengucapkan terima kasih kepada KPPN Tegal atas penyerahan piagam penghargaan WTP ini,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya selaku Bupati Brebes memberikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang telah bekerja keras sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tanpa peran serta dan kerja keras OPD, sangat mustahil prestasi yang sangat membanggakan itu bisa diraih. Namun demikian, prestasi yang telah diraih itu bukanlah tujuan akhir, melainkan awal kerja untuk menuju lebih baik lagi. “Prestasi ini bukan tujuan akhir kami, tetapi justru menjadi awal kerja untuk menuju Brebes yang lebih baik,” tandasnya.

Lebih lanjut Bupati berharap, prestasi itu harus bisa dipertahankan. Karena itu, ke depan jajarannya harus harus teliti dan matang dalam setiap program kegiatan yang akan dilakukan. Baik itu mulai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan anggaran hingga pada laporannya, harus transparan dan akuntabel. “Semuanya ini harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, baik secara administrasi maupun teknis, dan tidak boleh terkesan hanya asal-asalan saja,” pungkasnya. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.