PT Bank Mandiri & KPKNL Digugat ke PN Pekalongan

0 18
  • Proses Lelang Diduga Cacat Hukum

PEKALONGAN – PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Semarang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan. Gugatan perdata ini berkaitan dengan proses lelang tanah dan bangunan sertifikat yang terletak di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, yang diduga cacat hukum. Gugatan dengan no register 39/PDT/G/2020/PN PKL, tertanggal 28 Agustus 2020 diajukan oleh Kantor Hukum Hj Nurmalah SH MMH dan Megawati Prabowo SH MKn, selaku kuasa hukum Eko Witono dkk warga Boja Kendal, selaku penggugat. Dalam surat gugatan, selain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan KPKNL Pekalongan, juga menggugat R Eriyanto Hartono.

Kasus gugatan tersebut, sudah mulai disidangkan perdana di PN Pekalongan, Selasa (15/9). Dari pihak penggugat hadir kuasa hukumnya, Hj Nurmalah SH MH, Megawati Prabowo SH MKn dan Nita Sri Mardiani SH MH Kes. Namun demikian, dalam sidang kemarin, dari para pihak tergugat tidak ada yang hadir. Oleh sebab itu, majelis hakim akhirnya menunda sidang dan sidang akan kembali digelar awal Oktober 2020 mendatang. Hj Nurmalah SH MH, selaku kuasa hukum penggugat menyatakan, kliennya selaku penyewa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan sertifikat hak milik atas nama Sri Asmorowati.

Perjanjian sewa atas persetujuan suaminya Misdi Suwandi, dengan masa sewa sejak 14 Desember 2014 – 13 Desember 2030, dengan harga sewa 10 juta per tahun. Namun demikian, berdasarkan informasi yang diterima, ternyata objek tanah dan bangunan dimaksud diketahui masuk daftar objek yang akan dilelang sesuai pengumuman dari KPKNL Pekalongan. Oleh sebab itu, klienya secara nyata dirugikan karena objek itu masih terikat masa sewa, dan masa sewa sendiri belum berakhir.

“Maka, kami mengajukan gugatan perlawanan kepada para tergugat, karena proses lelang atas objek tanah bangunan dimaksud yang disewa dilakukan dengan cara melawan hukum,” tegasnya. Dijelaskan, merujuk Pasal 180 Ayat 1 HIR dan Pasal 191 RBG Jo Peraturan Menteri Keuangan No 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Pasal 14 Ayat (1) dinyatakan, dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap hak tanggungan dari pihak lain selain debitur atau/pereksekusi, suami istri debitur eksekusi yang terkait kepemilikan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.

Pihaknya merinci, kasus itu muncul berawal ketika kliennya pinjam uang kepada R Eriyanto Hartono sebesar Rp 250 juta, dengan agunan sertifikat Hak Milik No 623/2008 dan Sertifikat Hak Milik No 624/2010 atas nama Seneng Listiani Handoko, kemudian Sertifikat Hak Milik No 623/2008 dan Sertifikat Hak Milik No 624/2010 atas nama Sri Asmorowati, dengan kesepakatan klinnya akan mendapatkan bunga yang sudah dipotong sebesar Rp 25 juta, dan berjanji pembayarannya diangsur secara bertahap. Dikatakan, seiring berjalannya waktu, kliennya telah membayar angsuran sebanyak 4 kali masing-masing Rp 25 juta, dengan total Rp 100 juta, sehingga hutang kliennya tinggal tersisa Rp 150 juta.

Kemudian, oleh karena tergugat R Eriyanto Hartono, tidak mau dikatakan sebagai rentenir, dan membujuk kliennya untuk dibuatkan akta pengikatan jual belu pura-pura, maka kliennya menerima bujuk rayu dimaksud, dimana akta tersebut dibuatkan untuk bukti pegangan saja, akta dimaksud seolah-olah terjadi surat pengikatan jual beli. Oleh sebab itu, kata dia, karena mendengar hanya untuk bukti saja, bahwa diakui masih ada hutang, maka dibuatlah akta jual beli seolah-olah benar-benar terjadi jual beli. Namun demikian, belakangan objek tanah dan bangunan tersebut, justru sudah diagunkan di PT Bank Mandiri, tanpa seijin kliennya dan hendak dilelang.

Padahal, kata dia, selama ini objek tanah dan bangunan, ada dalam kekuasaan kliennya, karena memang senyatannya tidak pernah terjadi jual beli sebagaimana layaknya proses jual beli secara hukum. “Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim membatalkan atas surat keputusan tentang lelang yang telah diumumkan secara online di laman KPKNL Pekalongan. Itu karena, proses lelang dilakukan secara cacat hukum,” pungkasnya. Hingga berita ini ditulis, belum mendapatkan konfirmasi dari pihak tergugat, lantaran dalam sidang Selasa (15/9) berhalangan hadir. (Kwd/Red9)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.