Sejumlah Pegawai Puskesmas di Brebes Diperiksa Kejaksaan

- Bantuan Insentif Tenaga Medis Covid-19 Diduga Dipotong

0 180

BREBES – Sejumlah pegawai dari beberapa puskesmas, di Kabupaten Brebes  diperiksa tim tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Brebes, Selasa (15/9). Mereka dimintai keterangan atas kasus dugaan pemotongan bantuan insentif bagi tenaga medis penanganan Covid-19 di Kabupaten Brebes.

Informasi di lapangan menyebutkan, ada sebanyak delapan orang pegawai dari tiga puskesmas yang menjalani pemeriksaan di Kejari Brebes. Mereka dimintai keterangan di ruang Kasi Pidana Khusus (Pidsus).

Kepala Kejari (Kajari) Brebes, Emy Munfarida melalui Kasi Pidsud Sunarto saat dikonfirmasi, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Menurut dia, pihaknya memanggil delapan pegawai dari tiga puskesmas di Brebes untuk dimintai keterangan, terkait laporan dugaan pemotongan bantuan insetif tenaga medis Covid-19. Apalagi, nominal dugaan pemotongan itu nilainya bervariatif. Sehingga pihaknya membutuhkan klarifikasi dan keterangan detail dari semua pihak. “Ini baru tahap awal untuk menggali informasi terkait dugaan pemotongan bantuan insentif bagi tenaga medis Covid-19. Ada delapan pegawai dari tiga puskesmas yang kami panggil untuk dimintai keterangan. Yakni, Puskesmas Bantarkawung, Jatibarang dan Buaran,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, lanjut dia, pihaknya masih fokus meminta keterangan dan informasi dari penerima insentif Covid-19. Terlebih, munculnya dugaan pemotongan insentif karena diputuskan secara sepihak. “Karena baru pemeriksaan awal, kami masih tahap mengumpulkan informasi lengkap. Setelah semua selesai, baru bisa kami simpulkan,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Brebes dr Sartono juga membenarkan adanya sejumlah pegawai dari beberapa puskesmas yang dipanggil ke Kejari Brebes. Pihaknya sangat mendukung langkah Kejari Brebes dalam mengungkap kasus tersebut, dan harus diusut hingga tuntas. Apalagi, Sartono mengaku, mendapat informasi jika namanya juga ikut dicatut dalam kasus dugaan pemotongan insentif tersebut. “Saya secara pribadi mendukung langkah Kejari Brebes ini. Saya juga meminta agar diusut tuntas. Ini biar semuanya clear (selesai-red) dan untuk membuktikan siapa oknum yang melakukannya,” tandas dia.

Dia mengungkapkan, bantuan insentif bagi tenaga medis Covid-19 dari tingkat rumah sakit hingga puskesmas, saat ini sebagian besar memang sudah cair. Bantuan itu bersumber dari APBN dan APBD kabupaten. Perhitungan besar insentif dari APBN yang diterima tenaga medis berdasarkan rumusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Untuk tenaga kesehatan (nakes) besar intensif APBN yang diterima sekitar Rp 5 juta per bulan. Sedangkan dokter sebesar Rp 7,5 juta per bulan. Dalam proses verifikasi bantuan itu, jumlah tenaga medis yang diusulkan tidak semuanya menerima, karena harus berdasarkan rumusan Kemenkes. Padahal di tingkat puskesmas semua tenaga medis yang ada ikut bekerja menangani pasien Covid-19. Sehingga pihak puskesmas melakukan musyawarah agar insentif yang turun dibagi rata. Hal itu diperbolehkan selama prosesnya melalui kesepakatan semua pegawai yang ada di puskesmas tersebut. Sehingga, tidak menimbulkan kegaduhan.

“Terkait pembagian merata insentif pegawai Puskesmas memang ada dan ini diperbolehkan selama ada kesepakatan dari semua pegawai. Intinya selama dimusyawarahkan dengan baik, tidak mungkin ada pihak yang merasa dirugikan,” pungkasnya.

(setiawan/red2)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.