Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tegal Fantastis Rp 360 M

Rudi Indrayani

SLAWI – Percepatan penanganan Virus Korona (Covid-19) di Kabupaten Tegal diperkirakan menelan anggaran Rp 360 miliar (M) hingga September 2020. Kondisi itu diperparah dengan pengurangan pendapatan dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar Rp 263 miliar. Diperkirakan, APBD Kabupaten Tegal mengalami devisit Rp 84,3 miliar.

“Anggaran untuk penanganan Covid-19 dilakukan dua tahap. Tahap pertama mulai bulan April-Juni, dan tahap kedua hingga Juli- September,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rudi Indrayani yang dalam berita sebelumnya meminta rincian anggaran penanganan Covid-19 kepada Pemkab Tegal, Kamis (16/4).

Dikatakan, proyeksi belanja APBD Kabupaten Tegal tahun 2020 dalam belanja langsung sebesar Rp 1,2 trilyun. Sedangkan belanja terikat atau wajib sebesar Rp 725,4 miliar, dan belanja bebas untuk dirasionalisasi sebesar Rp 485,6 miliar. Sementara itu, untuk rasionalisasi tahap 1 sebesar Rp 127 miliar, sehingga menyisakan Rp 358,6 miliar.

“Untuk rasionalisasi tahap 2 sebesar Rp 233 miliar. Dengan anggaran yang ada, maka APBD Kabupaten Tegal tahun 2020 mengalami devisit Rp 84,3 miliar,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, kebutuhan anggaran percepatan penanganan Covid-19 hingga September 2020, terbesar untuk kesehatan sebesar Rp 180 miliar, dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp 90 miliar. Sementara itu, Rudi meminta pendataan JPS disingkronkan dengan desa, kecamatan, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Pasar. Hal itu dilakukan agar tidak ada tumpang tindik pendataan warga yang terdampak Virus Korona.

“Pemkab harus satu pintu pendataannya agar tidak tumpang tindih,” katanya.

Selain itu, tambah dia, persoalan muncul saat pendataan JPS, yakni banyak masyarakat yang tidak punya NIK maupun KK. Dimungkinkan karena pernikahan siri, sehingga dibutuhkan legalitas dengan melakukan pernikahan massal. Selain itu, sebagian masyarakat memiliki KTP di luar Tegal. Hal itu dimungkinkan karena terkena PHK dan pulang ke kampung halaman. Kondisi itu harus disikapi Pemkab agar tidak menimbulkan kecumburuan dan permasalahan di masyarakat.

“Pemda harus mengambil sikap buat mencarikan solusinya,” pungkasnya.(Wiwit-red03)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.