Penanganan Covid-19 di Brebes Dinilai Belum Optimal

Komisi IiI DPRD Brebes saat sidak penanganan dan pecegahan Covid-19 di Terminal Bumiayu, Brebes. (smpantura.com/dok)

BREBES – Anggota DPRD Kabupaten Brebes menilai, upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus korona (Covid-19) yang dilakukan Pemkab Brebes masih belum optimal. Indikasinya, hingga saat ini masih banyak tenaga medis yang masih kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, tim gugus tugas yang dibentuk Pemkab juga masih kurang melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan virus korona kepada masyarakat.

“Upaya edukasi akan bahaya virus oleh Pemkab ini masih lemah. Padahal ini hal yang sangat penting. Ini bukti belum optimalnya upaya Pemkab dalam pencegahan,” tandas Ketua Komisi III DPRD Brebes, Achmad Mafrukhi, Rabu (8/4).

Lambannya upaya itu, kata dia, lantaran Pemkab belum mengeluarkan aturan yang jelas terhadap penanganan yang diberikan kepada masyarakat umum. Belum lagi, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga termasuk lamban. “Bupati bisa membuat aturan tentang kewajiban penggunaan masker dan mensosialisasikannya kepada masyarakat secepatnya,” tandas politisi Golkar ini

Menurut dia, penggunaan masker saat inj sudah diharuskan. Namun Pemkab hingga kini belum dapat memfasilitasi dengan menyiapkan dan menyediakan kebutuhan masker masyarakat. Termasuk, juga alat APD lain yang dibutuhkan. Bahkan, di tingkat puskesmas petugas medis masih kekurangan APD “Pemkab juga harus bisa memenuhi fasilitasi kebutuhan masker dan APD lainnya untuk mencegah Covid-19, termasuk tempat cuci tangan di tempat-tempat umum,” terangnya.

Sementara anggota Fraksi PDIP DPRD Brebes, Tri Murdiningsih juga menilai langkah pencegahan dan penanganan yang dilakukan Pemkab terhadap penyebaran Covid-19 masih belum optimal. Meski Pemkab telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih untuk penanganan Covid-19, tetapi fakta di lapangan penanganannya belum menyentuh secara menyeluruh hingga masyarakat bawah. Bahkan, para tenaga medis di tingkat kecamatan juga masih kekurangan. Padahal dari anggaran Rp 8 miliar lebih itu salah satunya untuk belanja APD. Ironisnya lagi, posko-posko yang di dirikan di daerah perbatasan, biaya operasionalnya masih ditanggung bantuan swadaya masyarakat sekitar. Itu terjadi di posko daerah perbatasan di Kecamatan Paguyangan dan Salem. “Mestinya posko-posko ini biaya operasional kegiatannya di tanggung Pemkab melalui anggaran penanganan Covid-19,” tandasnya.

Sementara Sekda Kabupaten Brebes Djok Gunawan saat dikonfirmasi menjelaskan, terkait pembiayaan posko-posko yang telah berdiri kini alokasi anggarannya sudah dimasukan, sehingga kedepan bisa mendapatkan anggaran dari Pemkab. Hal itu juga sesuai harapan DPRD dalam rapat pembahasan anggaran penanganan Covid-19. Selain itu, pihaknya juga sudah memasukan alokasi anggaran bagi pengadaan APD sebanyak 5.000 unit untuk mencukupi kebutuhan tenaga medis. Namun yang lebih penting lagi, jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran dalam penanganan Covid-19 tersebut. Yakni antara anggaran yang dialokasikan Pemkab dengan desa. Untuk itu, pihaknya juga diminta memetakan anggaran-anggaran yang sudah dialokasikan desa.

“Untuk kebutuhan biaya kegiatan di posko-posko saat ini sudah masuk dalam pengalokasian anggaran. Demikian juga, untuk belanja 5.000 unit APD juga sudah masuk. Sehingga, kedepan untuk posko bisa dibiayai dari APBD,” jelasnya.

(setiawan-red2)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.