Pemkab Alokasikan Rp 8.276 M, Operasional Posko Covid-19 di Perbatasan Ditanggung Dana Swadaya

Petugas Posko Pemeriksaan Covid-19 di wilayah perbatasan Kabupaten Brebes, di Kecamatan Salem tengah siaga memberikan pelayanan. (smpantura.com/dok)

BREBES – Biaya operasional bagi kegiatan Posko Pemeriksaan Virus Korona atau Covid-19 di daerah perbatasan Kabupaten Brebes, ternyata selama ini masih ditanggung dari dana swadaya masyarakat. Padahal Pemkab Brebes dalam penanganan pendemi Covid-19 di wilayahnya, telah mengalokasikan anggaran APBD tahun 2020 mencapai Rp 8,276 miliar.

Kegiatan posko pemeriksaan di daerah perbatasan, yang biaya operasionalnya bersumber dari swadaya masyarakat itu, salah satunya di Kecamatan Salem. Camat Salem, Nur Ari HY saat dikonfirmasi mengatakan, di wilayahnya ada tiga posko pemeriksaan Covid-19 yang didirikan di wilayah perbatasan. Yakni, Posko 1 berada di Kiwangsa Desa Pasirpanjang atau mengarah ke puncak Gunung Lio. Kemudian, Posko 2 berada di Banjaran perbatasan dengan Majenang, Kabupaten Cilacap. Sementara Posko 3 di Gununglarang yang mengarah ke Kecamatan Bantarkawung. “Sesuai data gugus tugas tingkat kecamatan, hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 2.919 pemudik yang pulang kampung dan kemungkinan jumlah ini akan bertambah,” terangnya.

Terkait biaya operasional ketiga posko tersebut, Ari menjelaskan, sejak didirikan pada 23 Maret lalu, biaya operasional posko bersumber dari dana swadaya masyarakat. Masyarakat secara sukarela iuran secara langsung atau melalui rekening donasi yang dibuka. “Untuk pembiayaan posko kita bersumber dari bantuan swadaya masyarakat. Namun informasinya akan mendapat bantuan dana dari kabupaten,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dana APBD Kabupaten Brebes di tahun 2020, hingga saat ini telah terserap sebesar Rp 8,276 miliar, bagi upaya pencegahan dan penanganan virus korona atau Covid-19. Anggaran itu berasal dari dua kali pergeseran anggaran APBD. Yakni, pergeseran anggaran pertama sebesar Rp 4,116 miliar dan pergeseran anggaran kedua sebesar Rp 4,16 miliar. Anggaran penanganan yang terserap tersebut di antaranya telah digunakan untuk belanja Alat Pelindung Diri (APD), masker dan hand sanitizer. Selain itu, juga telah digunakan untuk upaya sterilisasi di kantor pemerintahan dan fasilitas umum.

DIALOKASIKAN

Terpisah, Sekda Kabupaten Brebes, Djoko Gunawan mengatakan, anggaran sebesar Rp 8,276 miliar itu bukan terserap, melainkan baru sebatas pengalokasian untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Brebes. Alokasi anggaran tersebut saat ini sudah diposkan ke instansi terkait penanganan Covid-19. “Perlu saya luruskan, jadi anggaran Rp 8,276 miliar ini bukan yang terserap, tetapi anggaran yang dialokasikan,” terang yang juga Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Brebes.

Menurut dia, untuk kebutuhan APD di Posko pemeriksaan daerah perbatasan memang belum tersentuh, karena saat ini pengadaan APD terlebih dahulu diprioritaskan bagi para tenaga medis. Di sisi lain, dalam proses pengadaan APD juga masih sulit karena keterbatasan jumlah barang. “Untuk kebutuhan APD memang kita prioritaskan dahulu bagi tim medis. Pengadaannya juga masih kesulitan,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dr Sartono mengatakan, pihaknya saat ini baru membelanjakan anggaran sebesar Rp 500 juta untuk membeli APD. Pengadaan APD itu lebih dipriortaskan bagi para tenaga medis hingga tingkat puskesmas. Sedangkan untuk kebutuhan masker masyarakat nantinya diupayakan dipenuhi masing-masing desa, melalui anggaran desa untuk penanganan Covid-19.”Kita saat ini baru membelanjakan Rp 500 juta untuk kebutuhan APD ini,” pungkasnya.

(setiawan-red2)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.