Wali Kota Tegal Diminta Klarifikasi Local Lockdown

TEGAL – Rencana diterapkannya local lockdown di Kota Tegal pada akhir Maret menuai sejumlah pro dan kontra. Tak terkecuali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang memberikan masukan untuk tidak melaksanakan istilah tersebut dengan kata-kata lockdown.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal, Drs Johardi mengatakan, kebijakan local lockdown dinilai tidak mematikan perekonomian rakyat. Sebab, kebijakan tersebut hanya membatasi kunjungan masyarakat dari lingkungan sekitar yang akan masuk ke Kota Tegal.

Ditegaskan Johardi yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, tujuan dari local lockdown sendiri adalah untuk mengurangi kunjungan orang-orang asing di luar Kota Tegal. Mengingat fakta dan data untuk PDP dan ODP di Tegal yang menjadi daerah rujukan terus mengalami peningkat setiap hari.

“Memang, lockdown tidak dibenarkan oleh Presiden. Di Tegal ini bukan mutlak lockdown, tetapi mungkin istilahnya saja yang bisa diganti, bukan local lockdown tetapi isolasi wilayah atau semacamnya,” kata Johardi saat ditemui di Pringgitan Rumah Dinas Wali Kota Tegal, Jumat (27/3) siang.

Ditambahkan dia, meski diterapkan local lockdown, akses perekonomian terus berjalan. Hanya saja, ruang untuk menuju Kota Tegal dibatasi tidak sebebas sebelumnya. Seperti halnya kendaraan bahan makanan dan bahan bakar yang setiap hari hilir mudik keluar masuk Kota Bahari.

“Sekali lagi, bukan mematikan ekonomi. Tetapi membatasi kunjungan ke Kota Tegal. Karena berdasar data, PDP dan ODP yang terus bertambah ini bukan warga kota, melainkan daeah-daerah tetangga,” tukasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro menyebut, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono diminta memberikan klarifikasi mengenai local lockdown yang sesungguhnya. Terlebih, kebijakan yang akan diterapkan itu belum dikoordinasikan dengan Gubernur Jateng dan Mendagri.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, kebijakan yang akan diambil Pemerintah Kota Tegal untuk menerapkan local lockdown hingga 30 Juli 2020 juga dianggap melebihi ketentuan Gugus Tugas penanganan virus corona nasional yang hanya sampai 29 Mei 2020.

Pemerintah pusat, sambung Kusnendro, tidak memperbolehkan daerah untuk memberlakukan lockdown. Namun, yang harus dilakukan adalah physical distancing dan rapid test.

“Aktivitas masih tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Itu yang harus diklarifikasi oleh Wali kota kepada publik, agar tidak salah persepsi,” tutupnya. (Haikal/red10)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.