Pembongkaran Lapak Pedagang Taman Pancasila Dinilai Terburu-Buru

Demo Pedagang Taman Pancasila dan pihak terkait di depan Gedung DPRD Kota Tegal

TEGAL – Masalah pembongkaran lapak atau kios pedagang di sekitar Taman Pancasila, di depan Stasiun KA Tegal, dinilai akademisi dari Universitas Pancasakti (UPS) Tegal Dr Eddhie Praptono SH MH, sebagai kebijakan yang terburu-buru.

Dr Eddhie Praptono SH MH

Dia mengungkapkan, bila memang sudah ada surat pemberitahuan ke pedagang untuk pindah dan membongkar sendiri lapaknya.

Tentu harus ada upaya dialogis untuk menyelesaikan persoalannya. Tapi dirinya yakin, pedagang juga bingung mau pindah berjualan dimana.

”Seharusnya dibangun atau dibenahi dulu tempat relokasi untuk pedagang. Kalau dikatakan sudah ada di sejumlah kios di Pasar Malam yang kosong, dan bisa dijadikan tempat relokasi, tentu pasar ini harus direnovasi dulu agar pedagang yang pindah juga bisa nyaman,” ucap pengajar di Fakultas Hukum perguruan tinggi tersebut.

Pada kenyataannya, setelah kios atau lapak pedagang dibongkar paksa, ternyata kios atau los di Pasar Malam yang semula dikatakan kosong, ternyata masih ada pemiliknya.

Hanya lama tidak ditempati. Itu ternyata menimbulkan kekhawatiran dikalangan pedagang yang tergusur, bila akan menempatinya. Mereka khawatir akan berbenturan dengan pemilik kios lama.

Memang Pemkot Tegal kemudian melakukan upaya pendekatan agar pedagang yang tergusur bisa berjualan di tempat tersebut.

Tapi di pasar itu kondisinya banyak yang gelap, bocor dan becek saat hujan. Pemasangan lampu penerang tambahan baru dilakukan setelah dilakukan pembongkaran paksa.

Kemudian relokasi lainnya di Pusat Promosi dan Informasi Bisnis di Jl Kolonel Sugiyono, juga kurang layak.

Selain jauh dari keramaian, di lokasi tersebut juga sepi pengunjung. Bahkan sudah bukan rahasia lagi, kios-kios yang ditawarkan Pemkot Tegal juga kurang diminati.

Pembongkaran Lapak

Dia pun bertanya balik, siapa sebenarnya yang melakukan pembongkaran lapak atau kios pedagang? Pemkot Tegal dengan mengerahkan Satpol PP? Atau PT KAI yang mengerahkan alat berat di lokasi calon revitalisasi Taman Pancasila?

Menurut dia, ibarat nasi memang sudah menjadi bubur. Tapi bukan berarti upaya untuk membantu pedagang yang tergusur, tidak ada.

Paling tidak di tempat berjualan yang baru pedagang eks Taman Pancasila, perlu dilakukan upaya bantuan bagaimana meningkatkan daya tarik pengunjung atau calon pembeli.

Bantuan modal usaha juga perlu dikucurkan untuk pedagang tersebut. Mengingat selama masa transisi pindahan, membutuhkan biaya tidak sedikit.

Sehingga modal usaha yang kini dimiliki pedagang tidak tersedot cukup banyak untuk memulai usaha di lokasi baru.

”Untuk membongkar sendiri, pedagang butuh biaya. Juga tenaga untuk mengangkut bongkaran bangunan dan pindahan tempat usahanya. Jelas semua biaya ini menyedot modal usaha pedagang,” ucap dia.

Menjawab pertanyaan berkait gugatan yang diayunkan 19 warga terdampak pembongkaran kios di Jl Kolonel Sudiarto, yang merupakan bagian dari proyek revitalitasi Taman Pancasila, pakar hukum dari FH UPS Tegal itu belum membaca isi dari gugatan yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tegal.

”Seharusnya tidak perlu terjadi gugatan seperti ini. Jika sebelumnya proses pembongkaran kios didahului dengan dialog dan perundingan yang dapat meringankan beban warga. Tempat relokasinya juga baik,” ucap dia.

Di sisi lain, gugatan seperti itu adalah hak setiap warga negara. Siapa pun dapat menggugat, bila memiliki bukti kuat adanya dugaan tindakan atau kebijakan yang dinilai merugikan warga.(smpantura.com-red07)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.