Garis PPLH Dipasang di Tiga Perusahaan Pemanfaat Limbah B3

GARIS PPLH: Garis PPLH dipasang Tim Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kemeneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di perusahaan pemanfaat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Rabu (11/3).

MARGASARI-Tim Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memasang garis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di tiga perusahaan pemanfaat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Rabu (11/3) .

Limbah B3 selama ini dimanfaatkan perusahaan tersebut sebagai bahan pembakaran batu gamping.

Pemasangan pita pembatas ini menandakan delineasi lahan tersebut saat ini berada dalam pengawasan Tim Gakum Kementerian LHK.

Sebelum memasang garis PPLH, sejak Senin (9/3)  Tim Penyidik Ditjen Gakum Kementerian LHK yang terdiri atas lima tim pengawas ini melakukan pemeriksaan di lima perusahaan yang ada di area tersebut.

Pengambilan sampel tidak hanya dilakukan di lingkungan perusahaan , tetapi juga di area luar yang diduga tercemar limbah B3, termasuk kawasan pemukiman sekitar.

Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup KLHK Mugi Wibowo mengatakan, pemasangan garis PPLH  merupakan prosedur standar setelah melihat adanya indikasi kuat adanya pengelolaan limbah B3 oleh perusahaan yang tidak sesuai prosedur.

“Artinya ada timbunan limbah B3, termasuk residu sisa pembakaran yang seharusnya tidak dipaparkan di lahan terbuka seperti ini. Meskipun atasnya sudah dicor oleh pemiliknya, kami bisa tahu”, katanya.

Residu sisa pembakaran limbah B3 yang berupa material padat itu, lanjut Mugi, harus diolah lagi oleh perusahaan lain yang memiliki spesifikasi izin usaha pengolahan.

“Jadi residu tersebut tidak boleh dibuang sembarangan begitu saja”, ujarnya.

Mugi menyebutkan, setelah pemasangan garis PPLH, akan ada tim lain yang menindaklanjuti temuan awal tersebut dan menghitungnya secara rinci total volume tanah yang tercemar, termasuk air tanahnya. Rencananya  ada tim pemulihan Kementerian LHK yang akan meninjau kawasan ini.

“Tanah kalau sudah tercemar limbah B3 harus dipulihkan dan biayanya tentu tidak murah.  Karena tanahnya harus digali sampai kedalaman tertentu dimana cemaran itu sudah tidak kita jumpai. Pemulihan tanah galian yang tercemar B3 ini hanya boleh dilakukan perusahaan yang berizin,”katanya.

Adapun kewajiban pemulihan lahan tersebut, lanjut Mugi, apabila itu di lingkungan perusahaan maka menjadi tanggung jawab pemilik usaha. Sementara yang di luar perusahaan sampai dengan saat ini masih dalam proses pendalaman.

“Disini setidaknya ada tiga kontributor yaitu perusahaan, perorangan pemilik tobong dan transporter atau pemilik usaha yang memegang izin pengangkutan limbah B3, “ujarnya.

Meskipun ada lahan yang dipasang garis  PPLH , perusahaan tetap bisa beraktifitas seperti biasa, hanya lahan yang diberi pembatas pita berwarna kuning tersebut tidak boleh ada orang yang menyentuhnya.

Mugi menerangkan, rekomendasi hasil pengawasan dari Tim Gakum, akan menjadi materi yang harus ditindaklanjuti perusahaan, dan itu bisa berupa sanksi administrasi. Mulai dari yang terendah berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin.

“Jika dalam jangka waktu tertentu tidak diindahkan, maka akan dilimpahkan prosesnya ke penindakan yang lebih berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana”, katanya.(Sari/Red-06))

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.