Gila..Punya Mobil Fortuner Dapat KIS

SURADADI – Anggota Komisi IX DPR RI, Dewi Aryani menemukan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) di wilayah Kabupaten Tegal memiliki mobil Fortuner, beberapa waktu lalu. Hal itu membuat Anggota DPR RI Dapil IX tersebut, terpaksa menahan kartu KIS yang seyogyanya akan dibagikan langsung.

“Itu terjadi sebelum Pemilu 2019. Saya tidak ambil pusing, langsung kartu itu tak tahan,” kata politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Dear itu, saat ditemui di kediamannya di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jumat (17/1).

Selain itu, kata dia, penerima KIS dan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak tepat sasaran juga banyak ditemukan di wilayah Dapil IX yang meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Penemuan itu dikembalikan ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk dilakukan perubahan data.

“Secara keseluruhan di Indonesia, sedikitnya 30 juta penerima BPJS kesehatan PBI yang datanya dihapus. Mereka kondisinya sudah menjadi mampu,” ujarnya.

Menurut dia, masalah utama di BPJS Kesehatan, diantaranya data yang belum 100 persen akurat. Kondisi itu membuat bantuan tidak tepat sasaran. Padahal, pasien kelas 3 BPJS Kesehatan yang membayar sendiri sebanyak 19 juta banyak yang masuk kategori miskin. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa melakukan pendataan yang akurat.

“Termasuk dilakukan evaluasi kinerja BPJS, dan menindaklanjuti semua temuan di lapangan,” perintah Dear.

Dear juga meminta agar pemerintah daerah ikut melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap rumah sakit di daerahnya. Hal itu dilakukan karena diduga rumah sakit banyak yang penyalahgunaan program kesehatan itu. Termasuk, pengawasan terhadap para dokter yang sudah bekerjasama dengan BPJS.

“Kami juga sudah memerintahkan kepada Menkes dan BPJS untuk mengevaluasi pejabatnya. Harus ada perbaikan sistem dan pergantian pejabat baru,” tegas Dear.

Ditambahkan, para kepala desa juga diminta untuk ikut mendukung pendataan penerima BPJS yang akurat. Pihaknya meminta kepala desa agar tidak mengaitkan kepentingan politiknya dengan pendataan BPJS. Hal itu akan membuat data penerima BPJS tidak valid.

“Yang harusnya menerima malah tidak dapat, karena bukan pendukungnya,” pungkasnya. (Wiwit/red03)

2 Comments
  1. Siti says

    Gk cuma di daerah saya ternyata. Baik bantuan KIS, KIP apalagi PKH, batuan sembako yg dapat malah yg mampu. RT nya ditanya bilang gak tahu kenapa begitu, programnya bagus tp sayang gak tepat sasaran. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana?

  2. Draup says

    Salah sasaran kue….

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.