Presiden Setujui Sapras Pendukung KIB

  • Disiapkan 5.608 Ha Lahan Industri

BREBES – Presiden Joko Widodo, telah menyetujui usulan kebutuhan pembangunan sarana prasarana (sapras) untuk mendukung Kawasan Industri Brebes (KIB). Sementara Pemkab Brebes kini telah menyiapkan lahan seluas 5.608 hektare (ha) bagi kawasan industri dan kawasan peruntukan industri di wilayahnya.

“KIB ini sebagai strategi nasional dan Alhamdulillah kebutuhan untuk saprasnya telah ditandatangani Presiden Jokowi. Sehingga, nantinya untuk pembangunan sapras pendukung KIB akan ditunjang pemerintah pusat,” ungkap Bupati Brebes, Idza Priyanti usai menghadiri rapat paripurna pengesahan Perda tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kemarin.

Dia mengungkapkan, sejumlah sapras pendukung KIB memang telah diusulkan ke pemerintah pusat. Dengan disetujuinya usulan tersebut oleh Presiden, diharapkan pembangunan sapras tersebut bisa secepatnya direalisasikan. Usulan itu di antaranya, normalisasi waduk Malahayu dan Penjalin, pembangunan waduk di Kecamatan Bantarkawung, penyelesaian Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Brebes-Tegal. Kemudian, pembangunan Jalingkut Wanasari-Losari sebagai akses ke KIB, pembangunan bendungan karet di Sungai Pemali, Cisanggarung, Babakan dan Kabuyutan. “Selain itu, nantinya kami akan membangun Politeknik industri untuk menunjang sumber daya manusia dan pembangunan rusunawa di kawasan industri,” ungkapnya.

Sesuai RTRW yang baru disahkan DPRD, jelas Bupati, lokasi kawasan industri itu berada di wilayah Brebes bagian utara. Meliputi, Kecamatan Bulakamba, Tanjung dan Losari. Sedangkan untuk kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan Bulakamba, Tanjung, Ketanggungan dan Kersana. “Total lahan yang kami siapkan untuk KIB dan kawasan peruntukan industri ini mencapai 5.608 ha,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, setelah Perda Revisi RTRW disahkan dan usulan sapras ditandatangani Presiden, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi ke masyarakat di kawasan industri dan kawasan peruntukan industri. Khususnya, sosialisasi terkait harga lahan agar masyarakat mematok tidak tinggi. Sebab, sesuai aturan lahan bagi kawasan industri ada batasannya. Di sisi lain, pihaknya juga akan mendatangkan tim appreseal terkait harga lahan tersebut. “Sesuai aturan, harga lahan maksimal 3 kali harga NJOP di wilayah tersebut. Jadi, kami akan sosialisasi agar masyarakat tidak mematok harga terlalu tinggi. Ini bisa juga menghambat investor masuk,” pungkasnya.

(setiawan-red2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *