Cantrangku Sayang, Cantrangku Malang – Oleh : Tambari Gustam

MASIH teringat dalam aksi demo nelayan cantrang terbesar sepanjang sejarah, sudah empat kali nelayan berdemo di depan istana negara, demo yang terakhir pada 17 Januari 2018. Sekitar tiga puluh ribu nelayan dari berbagai daerah se-Indonesia, saat itu menuntut untuk legalkan cantrang secara nasional.

Lewat berbagai upaya aksi, namun sayang media terkesan enggan menayangkan aksi nelayan yang penuh heroik tersebut. Akhirnya lewat perjalanan panjang, Presiden Jokowi memberi isyarat bahwa nelayan cantrang boleh melaut kembali. Massa sangat histeris. Mendengar Menteri Susi waktu itu tampil di mobil komando, menyampaikan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, namun sayangnya masih dengan pendiriannya bahwa larangan cantrang tetap belum dicabut.

Ribuan massa yang awalnya sangat gembira, begitu rekan-rekan masih di rest area, rombongan massa nelayan belum sampai ke daerah asal, tapi kabar larangan cantrang masih berlaku, bagaikan disambar petir, semuanya sangat kecewa. Namun Tuhan memang sangat adil. Setelah Pilpres dan Jokowi dilantik jadi presiden lagi dan adanya menteri yang baru, nelayan cantrang sangat berharap agar peraturan larangan cantrang harus dicabut.

Sesuai data dari kementrian KKP jumlah cantrang di Tahun 2015 ada 5.781 yang sudah bersedia ganti alat tangkap 1529. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 jumlah cantrang bertambah 14.357. Artinya meski secara tertulis cantrang masih dilarang, tapi pada kenyataannya justru alat tangkap cantranglah yang bisa memberi perubahan secara ekonomi, jika dibanding kan dengan alat tangkap lain, meski pada kenyataan sudah ada nelayan yang bersedia berubah alat tangkap lain. Seperti saat kunjungan menteri KKP di tahun 2018. Waktu itu seluruh pemilik kapal cantrang di kumpulkan di pelabuhan Jongor Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah, dengan kawalan ketat Menteri KKP lewat laut memasuki area kawasan pelabuhan Jongor, kalau ingat kehadirannya menteri tersebut, mirip pengawalan presiden. Namun apa yang terjadi, setelah pemilik kapal bersedia mengganti alat tangkap secara tertulis, tapi faktanya alat tangkap masih menggunakan cantrang.

Aneh memang, KKP memperbolehkan nelayan untuk berbuat tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga nelayan membayar PHP ( Pungutan Hasil Perikanan) sesuai alat tangkap yang di anjurkan KKP, bagi kapal nelayan yang berbobot diatas 30 Gross Tone (GT), diharuskan membayar PHP di bayar didepan, karena tuntutan usaha, akhirnya nelayan beramai-ramai membayar, setelah ukur ulang. Lagi – lagi nelayan masih dibingungkan dengan setatus alat tangkap karena izinnya tidak menyebut alat tangkap cantrang.

Dan kini meski menterinya sudah baru lagi, tapi bagaimana nasib perijinan cantrang.
Di sisi lain, cantrang sangat diidolakan bagi nelayan, namun di lain pihak, secara peraturan kejelasan izin cantrang masih menggantung, hanya perintah lisan dari Presiden, bahwa silakan cantrang melaut kembali. Semoga Menteri Edy Prabowo bisa membawa nelayan sejahtera, aman dan nyaman di laut, serta membawa perubahan ke arah baik bagi pelaku usaha perikanan. Penulis berharap pada menteri yang baru, agar nasib cantrang tidak malang, karena nelayan sangat sayang pada cantrang. (Wawan Hoed/Red1)

1 thought on “Cantrangku Sayang, Cantrangku Malang – Oleh : Tambari Gustam

  1. Memang dilema sementara kenyataan di lapangan nelayan mengoperasikan cantrang tdk dilarang tetapi secara hukum adalah pelanggaran..sehingga perolehan nafkahnya menjadi tidak halal..akibatnya rizki yg diperoleh menjadi tidak berkah,karena ini masalah prinsip tidak boleh disepelekan, maka segera diselesaikan secara administrasi hukum agar penggunaan cantrang dilegalkan oleh pemerintah…lepas dari akibat negatif penggunaan cantrang tersebut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *