Rencana Penghapusan Eselon 3 dan 4 Perlu Dipertimbangkan

BRBEES – Rencana pemerintah untuk menghapus jabatan eselon 3 dan 4 mendapat sorong dari Anggota Komisi II DPR, Agung Widyantoro. Rencana pemerintah itu dinilai perlu dipertimbangkan lagi lebih matang.

“Kalau misal jabatan eselon 3 dan 4 dihapus begitu saja tanpa pertimbangan, pertanyaan saya adalah siapa yang mengambil alih tugas dan tanggung jawab meraka. Contoh, tugas mengantar surat, menarik pajak siapa yang nanti akan mengantikannya. Meski saat ini segala sesuatu telah berbasih IT, tapi apakah benar dengan mengandalkan IT ini semuanya bisa selesai. Karena itu, perlu ada pertimbangan – pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan ini,” ungkap Agung Widyantoro saat ditemui, di Brebes, kemarin.

Mantan Bupati Brebes itu membeberkan, di sisi lain, para ASN yang telah menduduki jabatan struktural eselon 3 dan 4 itu meraihnya dengan penuh perjuangan. Di dalam aturan kepegawaian ada ukuran-ukuran kinerja yang harus dicapai untuk bisa menduduki suatu jabatan, termasuk eselon 3 dan 4. “Nah, apakah ini diabaikan begitu saja. Lalu, bagaimana penilaian sistem profesionalisme dan fungsionalisasinya. Jangan hanya kita mau menyerderhanakan kemudian menganut kepada birokrasi swasta. Di swasta pun ada tingkatanya,” terang dia.

JUAL BELI JABATAN
Lebih lajut Agung mengatakan, dalam persoalan tersebut, pihaknya juga berpesan Gubernur, Bupati, Walikota dan para ASN untuk bisa merubah cara-cara lama menuju cara baru dalam menentukan jabatan struktural. “Saya ingatkan jangan mengangkat seseorang menduduki jabatan struktrual atas suka dan tidak suka. Apalagi, menjurus ke praktik korupsi melalui jual beli jabatan. Aroma jual beli jabatan  ini sudah tercium sampai pusat. Bahkan, untuk jabatan setingkat camat harganya mencapai Rp 150 juta. Ini saya minta untuk dihentikan, kalau tidak mau jadi pesakitan,” ungkapnya.Dia menambahkan, jika oknum kepala daerah atau pejabat daerah bisa menghentikan praktik jual beli jabatan tersebut, tentu rencana Presiden menghapus eselon 3 dan 4 sangat efektif. “Tapi, kalau masih berjalan praktik jul beli jabatan itu, tentu pemerintah pusat tidak akan begitu  saja melakukan penghapusan,” pungkasnya.

(Setiawan-red2)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.