BREBES – Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), melakukan evaluasi pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi (WBK) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes, Kamis (7/11). Selain melakukan penilaian secara administrasi, tim juga meninjau langsung seluruh program layanan yang dilaksanakan di Kejari Brebes.

Evaluator Kemenpan-RB, Septian Kurnia Nugraha mengatakan, kedatangannya untuk melakukan evaluasi pencanangan zona integritas dan WBK di Kejari Brebes. Evaluasi tersebut meliputi enam indikator area. “Ketika lolss final penilaian zona integritas, nanti akan ditetapkan WBK. Dengan begitu, Kejari Brebes akan ditetapkan jadi unit percontohan kejaksaan negeri lain di indonesia,” katanya disela-sela kegiatannya di Kejari Brebes.

Menurut dia, enam area perubahan indikator yang dinilai itu di antaranya, bagaimana Kejari Brebes membangun manajemen perubahan, penatalaksanaan manajemen internal dan akuntabilitas kinerja. Kemudian, pengawasan manajemen SDM, ditambah komponen hasil yaitu intersepsi masyarakat terkait dengan pelayanan publik dan integritas. Dari indikator tersebut, ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Yaitu, komitmen pimpinan, sarana dan sarpras, implementasi membangun semangat integritas, mitigasi resiko dan budaya pelayanan. “Sedangkan yang menjadi fokus penilaian kami adalah integritas kinerja dan pelayanan prima,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatajan, sebelumnya memang pencanangan zona integritas dan WBK telah dilaksanakan di Kejari Brebes. Kendati demikian, pencanangan tersebut harus dilakukan evaluasi dan penilaian sebelum nantunya ditetapkan. “Jadi setelah dicanangkan itu, kemudian diusulkan ke tim penilai nasional. Kalau lolos, baru ditetapkan sebagai zona integritas dan WBK,” sambungnya.

Sementara Kajari Brebes, Edy Hartoyo mengatakan, pihaknya optimistis Kejari Brebes bisa lolos evaluasi. Sebab, semua emplementasi program layanan di setiap bagian sudah dinilai baik. Kendati demikian, masih ada beberapa masukan tim untuk lebih ditingkatkan. Di antaranya, terkait lokasi pelayanan masyarakat yang masih terpisah, dan belum dalam satu ruangan. Untuk itu, adanya masukan tersebut akan dijadikan perbaikan kedepan.”Kami tetap optimistis bisa lolos,” pungkasnya.

(Setiawan-red2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *