Pemkot Tegal Diminta Validasi Data Masyarakat Miskin

TEGAL – DPRD meminta Pemkot Tegal untuk segera melakukan validasi data masyarakat miskin. Hal itu perlu dilakukan menyusul adanya rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai September 2019. Demikian disampaikan, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zaenal Nurochman.

“Pemkot Tegal harus responsif dengan melakukan validasi data masyarakat yang tidak mampu. Agar mereka yang selama ini masuk kelas 3 agar dicover Pemkot, sehingga mengurangi beban hidup mereka,” katanya.

Menurut dia, pihaknya khawatir kenaikan tersebut memberatkan masyarakat yang tidak mampu. Apalagi fenomena penunggakan iuran karena kondisi ekonomi menurun. Selain persoalan tersebut, pihaknya juga menyoroti tentang pelayanan fasilitas BPJS Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang dinilainya belum cukup maksimal. “Jangan sampai ini akan menambah masalah, karena mereka tidak bisa membayar iuran dan akhirnya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Anggota DPRD, Rachmat Rahardjo menambahkan, adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat masyarakat gelisah. Oleh karena itu, Pemkot agar tampil memberikan pembelaan melalui fasilitasi masyarakat tidak mampu dengan anggaran tambahan.

Sementara itu, anggota DPRD dari PDI Perjuangan, Triyono menyampaikan, apabila iuran BPJS Kesehatan dinaikkan, maka pelayanan fasilitas BPJS Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas harus ditingkatkan. “Jangan sampai ada masyarakat yang dipersulit untuk memperoleh pelayanan,” ujarnya.(Wawan Hoed/Red1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.