Enam Tahun Sekda Belum Definitif, Jumadi: Beri Waktu Setelah Enam Bulan

TEGAL-Sejak enam tahun terakhir, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda)  Pemkot Tegal belum sekalipun definitif. Anggapan muncul, tanpa jabatan Sekda definitif, kinerja Pemkot Tegal dinilai belum bisa optimal.

Namun anggapan tersebut langsung ditepis Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi. Menurut Jumadi, upaya penataan birokrasi sedang dilakukan.

Namun belum bisa sepenuhnya diterapkan sebelum ia dan Wali Kota Dedy Yon Supriyono melampaui masa kerja enam bulan setelah dilantik Maret 2019

“Saya kira pak Wali Kota juga sudah membicarakan ini semua kepada teman- teman media. Ya beliau menunggu Pansel untuk bisa mendapatkan Sekda definitif,” kata Jumadi usai menghadiri acara di Pesonna Hotel, Selasa (3/9).

Dalam kesempatan itu, Jumadi juga sempat dicecar pertanyaan oleh media terkait banyak pula pejabat di lingkungan Pemkot Tegal yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

“Kasih waktu untuk kita, biar lebih konsen. Yakni setelah enam bulan bekerja,” kata pria yang akrab disapa MJ.

Menurut MJ, kosongnya beberapa jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian penting. Kondisi demikian, kata dia, tentu akan segera direalisasikan pada waktu yang tepat.

Sebelumnya, DPRD Kota Tegal mempertanyakan tentang realisasi pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Sebab, kekosongan jabatan tersebut sudah berlangsung lebih dari enam tahun dan selama kekosongan jabatan Sekda tercatat sudah lima kali jabatan Sekda Pelaksana Tugas (Plt) dan Pejabat Sementara (PJ).

Menurut Ketua DPRD Sementara, Edy Suripno, dengan adanya pejabat Sekda yang definitif peningkatan kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Selain itu pelayanan kepada masyarakat bisa optimal. “Kami mendorong agar pengisian jabatan sekretaris daerah melalui pansel Sekda dan pansel pejabat eselon II agar segera dilaksanakan,” katanya.

Terkait hal itu, sebelumnya sejumlah anggota DPRD juga meminta Pemkot Tegal untuk segera melaksanakan pengisian jabatan Sekda dan eselon II. Sebab, adanya kekosongan jabatan tersebut dinilai sudah kronis dan memprihatinkan.

”Kondisi seperti ini harusnya membuat kita semua malu karena dianggap tidak mampu menghadirkan wajah pemerintahan yang profesional dan kompetibel. Kita semua meyakini banyaknya pejabat pelaksana tugas (Plt) menjadikan kerja Pemerintah Daerah lambat dan kurang responsif,” ujar anggota DPRD, Sutari (Setyadi/Red4)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.