Strategi Peningkatan PAD Dinilai Belum Maksimal

KAJEN – Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengawasan PAD terutama terkait pajak serta retribusi dinilai belum maksimal, sehingga diperlukan upaya-upaya yang strategis dan taktis serta transparan. Hal demikian disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pekalongan, Moch Nurkholis, dalam draf kata akhir dalam rapat paripurna pengesahan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, baru-baru ini.

“Penegakkan perda terhgadap pengawasan toko moderen serta peredaran miras agar dilakukan sepeneuh hati, untuk dinas terkait agar dilakukan tindakan tegas karena kinerja yang kurang bagus,” tandas dia.

Nurkholis meminta, supaya Pemkab Pekalongan meningkatkan pelayan pada bidang kesehatan dan UMKM. Kemudian, ia juga mendorong agar Pemkab Pekalongan dalam penyusunan anggaran lebih berpihak kepada rakyat atau pro poor. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan infrastruktur memang benar mengacu pada kebutuhan masyarakat, di mana ujung akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pekalongan pada penyampaian kata akhir rapat paripurna pengesahan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 juga memberikan sejumlah catatan. Sejumlah catatan tersebut, yaitu, Pemkab Pekalongan harus dapat mendorong kebijakan yang mampu menstimulus pertumbuhan melalui peningkatan konsumsi masyarakat, meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dan peningkatan investasi daerah, agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi progresif.

“Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga harus mampu menjaga keseimbangan antarsektor perekonomianp primerm sekunder dan tersier melalui kebijakan yang fokus untuk pemberdayaan UMKM, sebagai manifestasi perekonomian lokal yang menyerap banyak tenaga kerja agar sektor ini mampu lebih berperan dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Pekalongan,” kata Ketua Fraksi PAN, Sofwan Sumadi.
“Capaian kinerja untuk unsur kesehatan perlu bdilakukan evaluasi dan pendalaman berkaitan dengan masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat dengan layanan di bidang kesehatan utamanya keluhan layanan RSUD, Puskesmas dan Pust,” sambungnya.

(Agus/ red38)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *