Perubahan Status Slawi Kulon Dinilai Cacat Hukum

Slawi, Perubahan status Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, menjadi Kelurahan Slawi Kulon, dinilai cacat hukum. Diduga proses peralihan itu tidak melalui musyawarah desa (musdes). Oleh karena itu, sejumlah warga menolak perubahan status tersebut.

“Musdes belum dilakukan, tapi Perda sudah ditetapkan. Ini cacat hukum,” kata Ketua Pemuda Karang Taruna Tuna Jaya Desa Slawi Kulon, Agus Setiyono, Rabu (17/7).

Dia menyatakan, Pemkab Tegal telah menetapkan Perda Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2015 tentang penetapan perubahan status Desa Slawi Kulon menjadi Kelurahan Slawi Kulon. Penetapan itu tidak disertai dengan musdes. Sejatinya, musdes dilakukan lebih dulu. Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi ke Gubernur Jawa Tengah.

“Kami sudah minta persetujuan dari masyarakat dengan tanda tangan. Mereka secara tegas menolak adanya perubahan status menjadi kelurahan,” sambungnya.

Untuk penolakan itu, lanjut Agus, Karang Taruna tidak jalan sendiri. Pihaknya juga meminta bantuan hukum ke Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Tegal. Bantuan hukum itu ditandai dengan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

“Kami sudah MoU dengan BPPH,” ucapnya.

Sekretaris BPPH PP Kabupaten Tegal, Ismet Gunawan, membenarkan hal itu. Dia mengaku bakal mendampingi proses peralihan status tersebut. Pihaknya juga akan melakukan kajian internal guna menentukan upaya hukum selanjutnya. “Kita akan membentuk tim hukum,” tegasnya.

Dirinya tak menampik, dalam proses peralihan itu memang banyak kejanggalan. Selain belum melakukan musdes sebelum penetapan Perda, juga ada masalah lainnya yang dipastikan bakal cacat hukum. “Kami sudah ada datanya. Kalau tetap berubah status, kami akan menggugat,” tandasnya.

Terpisah, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Slawi Kulon, Hendartono saat dikonfirmasi ihwal perubahan status itu menyatakan, sebagian warga sudah setuju dengan adanya perubahan status. Namun, ada beberapa warga yang tidak setuju. Meski demikian, pihaknya tetap akan melaksanakan musdes sesuai perintah dari Bupati Tegal. Belum lama ini, pihaknya bersama sejumlah tokoh masyarakat telah melakukan audensi dengan Bupati Tegal.

“Saat audensi itu, kami diperintahkan untuk melakukan musdes dan melengkapi persyaratan perubahan status. Seperti jumlah penduduk dan peta desa,” ungkapnya.

Asisten Administrasi Pemerintahan Kabupaten Tegal, Dadang Darusman mengungkapkan, proses perubahan status Desa Slawi Kulon menjadi Kelurahan Slawi Kulon saat ini sudah dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Jawa Tengah. Hasil dari evaluasi itu, ada beberapa persyaratan yang harus diperbaiki dan dilengkapi. Yakni, berita acara musdes, peta desa, dan jumlah penduduk desa setempat.

“Dulu sudah dilakukan musdes, tapi brita acara harus diperbaiki karena musdes iharus melibatkan masyarakat, tomas, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh pendidikan,” ujarnya.

Dia berharap, proses perubahan status itu dapat berjalan lancar. Namun, jika ada masyarakat yang tidak mendukung, maka Kemendagri juga akan menolak adanya perubahan status tersebut. “Seluruh warga harus setuju. Kalau ada yang tidak setuju, Kemendagri juga tidak akan menyetujui (perubahan status itu),” pungkasnya. (Wiwit)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.