Tunjangan PNS Berbasis Absensi Dinilai Bupati Tak Adil

SLAWI – Pemberian dana  Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN di lingkungan Pemkab Tegal yang berbasis absensi mendapat perhatian serius dari Bupati Tegal, Umi Azizah.
Menurut Umi, pemberian TPP berbasis absensi mencerminkan ketidakadilan.  Hal ini disampaikan Umi pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II Kabupaten Tegal Tahun Anggaran  2019 di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Tegal, Senin (15/7) pagi.

Wanita pertama yang menjabat Bupati Tegal ini memandang,   pegawai yang bekerja ekstra ,  hampir tidak ada libur, bahkan terkadang pulang terlambat , menerima TPP lebih kecil dibanding dengan pegawai yang hanya “gugur kewajiban”.  “Pegawai gugur kewajiban adalah mereka yang datang dan pulang tepat waktu, tetapi di tengah-tengahnya menghilang, tidak ada output, tidak ada kontribusi atau tidak ada hal yang dikerjakan,” kata Umi.

Demi asas keadilan, Umi meminta BKD untuk memetakan SDM pegawai yang “invalid” atau tidak produktif untuk segera diamputasi agar tidak memberatkan anggaran belanja pegawai. Karena, menurutnya komitmen dari ASN akan berpengaruh pada penilaian kinerja, terutama pada OPD yang memiliki kepala dinas baru.  “Jika selama satu tahun ini, tidak baik atau biasa-biasa saja. Maka harus siap mundur,” tegasnya.

Terkait dengan Rakor POK tersebut, Umi menghimbau kepada seluruh OPD untuk dapat menangani kegiatan secara serius dan tepat sasaran. Supaya kedepan, di triwulan berikutnya tidak timbul permasalahan yang baru. 

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie yang menghimbau para OPD untuk memahami kewenangan dan mekanisme menyangkut kegiatan. Supaya tidak terjadi kesalahan alokasi kegiatan. 
“Mana yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi dan nasional karena proses yang ditempuh perlu persetujuan dan kejelasan akan tindak lanjut terkait dengan aset dan pemeliharaannya,” tutur Ardie.

Ardie juga meminta OPD untuk proaktif menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang dilakukan secara lintas sektoral. Termasuk melakukan POK internal secara berkala untuk memperbaiki kinerja khususnya untuk kegiatan dengan status perlu mendapat perhatian.

(sari/ red38)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.