Take a fresh look at your lifestyle.

1.700 Sertifikat Proda Dibagikan ke Masyarakat Pemohon

167

BREBES – Sebanyak 1.700 sertifikat dari Proyek Operasi Agraria Daerah (Proda) dibagikan kepala para pemohon di Desa Kedungbokor dan Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Senin (3/3). Sertifikat produk Proda tersebut merupakan usulan dan inisiatif anggota DPRD Brebes, Zubad Fahilatah.

Pembagian sertifikat Proda itu dihadiri Bupati Brebes Idza Priyanti, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperwaskim) Kabupaten Brebes Sutaryono dan sejumlah pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.

Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Zubad Fahilatah mengatakan, program Proda itu tidak berbeda dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk persyaratan yang dibutuhkn. Namun untuk PLSL merupakan program dari pemerintah pusat, sedangkan Proda dari pemerintah daerah dengan usulan anggota DPRD. Proda muncul dilatarbelakangi dengan banyaknya desa yang tidak mengambil alokasi PTSL, yang sudah ada. Alasananya, mereka ketakutan karena berbagai masalah yang muncul selama ini. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pelayanan sertifikat. “Atas dasar ini, kami berinisiatif memunculkan Proda, setelah sebelumnya berkonsultasi dengan BPN,” ujarnya yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Brebes ini.

Menurut dia, sebanyak 1.700 sertifikat Proda yang dibagikan tersebut, sebanyak 700 sertifikat untuk pemohon di Desa Kedungbokor dan sebanyak 1.000 sertifikat untuk pemohon di Desa Pamulihan. Sementara untuk total alokasi Proda saat ini ada sebanyak 3.100 sertifikat untuk empat desa di Kecamatan Larangan. Selain Kedungbokor dan Pamulihan, ada juga alokasi untuk Desa Wlahar dan Karangbale. “Total alokasi Proda dari usulan saya ini ada 3.100 sertifikat. Ini saya bagi untuk empat desa di Kecamatan Larangan, dan hari ini baru dibagikan sebanyak 1.700 sertifikan untuk dua desa,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga telah mengusulkan agar pemerintah daerah membantu dalam program PTSL. Maksudnya, kedepan dengan bantuan pemerintah daerah para pemohon PTSL tersebut bisa digratiskan dari biaya. Sedangkan biaya yang dibutuhkan dibantu melalui APBD dalam bentuk dana bantuan sosial. Hal itu juga sudah dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota. Sehingga di tahun 2025 target Brebes sudah siap sertifikat tanah bisa tercapai. “Kami minta masyarakat juga tidak mensia-siakan program ini. Sebab, di tahun 2020 ini Brebes mendapatkan alokasi dari pusat sebanyak 60.000 sertifikan. Sedangkan di tahun 2019 hanya sebanyak 50.000 sertifikat,” sambungnya.

Sementara Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan, tanah yang disertifikat atas biaya APBD Brebes itu bukan hanya untuk warga miskin saja tetapi bagi siapa saja yang tanahnya belum tersertifikasi.
Program Proda itu dibiayai dari APBD 2019 lalu. Penerbitan sertifikat tanah melalui bantuan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan pemberian hibah Bupati Brebes kepada Kantor Pertanahan Brebes dengan alokasi dana hibah sebesar Rp 1.004.746.000 untuk 4.100 bidang.

“Saya ingatkan untuk menyimpan baik-baik sertifikat yang telah dimilikinya dan di fotocopy, untuk menjaga kehilangan, sehingga bisa diusulkan kembali,” pungkasnya.

(b.setiawan-red2)

BERITA LAINNYA