Take a fresh look at your lifestyle.

1.052 Warga Peserta PBI JKN BPJS Dinonaktifkan

145

TEGAL-Sebanyak 1.052 warga Kota Tegal peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinonaktifkan.

Penonaktifan mulai 1 Agustus oleh Kementrian Sosial (Kemensos) RI itu mendasari hasil survey Data Terpadu (DT) pusat.

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal, A Prasetya Harry P, saat audiensi dengan Wali Kota Dedy Yon Supriyono, serta kepala OPD terkait, di Ruang Rapat Lantai I, Setda Kota Tegal, Kamis (1/8).

Prasetya mengemukakan, data 1.052 peserta PBI BPJS teridiri dari peserta yang mutasi nonaktif Juni 2019 sebanyak 291. Menurutnya, bisa jadi jumlah ini merupakan peserta yang mengundurkan diri. Jumlah itu ditambah penonaktifan PBI JKN yang tidak masuk dalam DT sebanyak 761.

Namun selain menonaktifkan 1.052 peserta, Kemensos RI juga menambah jumlah PBI JKN BPJS Kota Tegal sebanyak 103 peserta.

Dari DT pusat, 1.052 peserta PBI JKN BPJS sudah dianggap tidak lagi masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu. Sehingga data tersebut dikeluarkan atau dihapus dari kepesertaan PBI JKN BPJS.

Prasetya berharap BPJS Kesehatan Tegal bisa bersinergi dengan Pemkot Tegal selain dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dan iuran 1.052 peserta PBI JKN BPJS ini bisa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II.

Wali Kota Dedy Yon menyampaikan, masyarakat harus mengetahui informasi ini secara utuh.

“Jangan sampai kemudian menimbulkan polemik. Informasi ini harus disampaikan kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya,” kata Dedy.

Dedy dalam kesempatan itu juga memerintahkan kepada OPD terkait agar bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan untuk mengatasi persoalan itu.

Mengingat saat ini anggaran Pemkot Tegal masih dalam pembahasan dengan DPRD.

Meski demikian, Dedy telah menginstruksikan agar peserta PBI JKN BPJS yang dinonaktifkan, harus benar-benar merupakan masyarakat miskin atau kurang mampu yang juga harus bisa tetap tertangani.

Kepala Dinas Kesehatan Sri Primawati Indraswari menyampaikan jika terjadi kasus peserta PBI JKN BPJS yang dinonaktifkan, jatuh sakit dan setelah di lakukan home visit dan benar-benar masyarakat tidak mampu, maka peserta tersebut akan dimasukan ke dalam data subtitusi yang dikirimkan oleh Dinkes setiap bulan, agar tetap bisa ditanggung pemerintah. (Setya/Red)

BERITA LAINNYA